NEWSTICKER

Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Ditanya Keberlanjutan IKN, Jokowi Sebut Ada Undang-Undangnya
02/11/2023 19:24
"IKN ini ada undang-undangnya. Undang-Undang itu didukung oleh 93% fraksi-fraksi yang ada di DPR," ujar presiden
Penyusunan Paturann KPU Terkait Imbas Putusan MK Perlu Konsultasi DPR
20/10/2023 13:40
Guspardi Gaus menegaskan bahwa diperlukannya pembahasan lebih lanjut mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikonsultasikan di DPR.
Sidang MK, 5 Organisasi Profesi Sebut UU Kesehatan Cacat Formil
12/10/2023 17:30
Di hadapan hakim MK, Lima organisasi profesi medis dan kesehatan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) cacat formil.
Makna dan Peran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum
12/10/2023 12:25
Mahkamah agung menjadi badan tertinggi dalam kehakiman. Simak pengertian dan peran MA dalam sistem hukum berikut.
DPR Diminta Segera Bahas RUU Permuseuman
12/10/2023 12:02
Museum di Indonesia diharapkan terus berkembang. Kemudian relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini.
Aturan Produk Tembakau Harus Terpisah dari RPP UU Kesehatan
08/10/2023 19:25
Berbagai pihak menilai pengaturan produk tembakau seharusnya terpisah secara mandiri.
Menteri PPN: Revisi UU IKN Wujudkan Pemerataan Pembangunan
03/10/2023 15:57
Harapan pemerintah, revisi Undang - Uundang Ibu Kota Negara atau UU IKN dapat mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
RUU ASN Disahkan Jadi UU, DPR: The End untuk Semua Kesenjangan
03/10/2023 14:09
Junimart Girsang mengungkapkan di waktu yang bersamaan telah berakhir pula istilah kesenjangan yang selama ini dielu-elukan oleh para tenaga honorer dan PNS.
Puan Maharani: DPR Setujui RUU APBN 2024 Jadi Undang-Undang
21/9/2023 14:01
Dalam RUU APBN TA 2024, DPR melalui Banggar DPR dan pemerintah Indonesia sepakat menyatakan bahwa total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun.
Majukan Pendaftaran Capres-Cawapres, DPR Sebut Sesuai Standar Regulasi
20/9/2023 10:26
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan wacana dimajukannya jadwal penetapan daftar capres dan cawapres pada dasarnya masih masuk akal.
Kementerian Kesehatan Diminta Perhatikan Ekosistem Tembakau
19/9/2023 11:00
Penyusunan aturan turunan Undang-Undang Kesehatan terus didesak agar membuka pintu seluas-luasnya terhadap partisipasi publik dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan.
Fahri Bachmid: Perlu Dorong Pembentukan Undang-Undang Transisi Kepresidenan RI
02/9/2023 21:47
Kepentingan nasional mensyaratkan agar peralihan jabatan Presiden tersebut dilakukan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan.
BNPT Berharap Penyesuaian Struktur Organisasi segera Terwujud
01/9/2023 18:07
BNPT beralih menjadi koordinator seluruh aparat penegak hukum dalam pencegahan terorisme.
Advokat Kerap Dikriminalisasi, Hak Imunitasnya Digugat ke MK
30/8/2023 23:48
Kendati ada hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan yang terbaru adalah advokat Kamaruddin Simanjuntak dijadikan tersangka.
DPR Klaim Telah Optimal Lakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Program Pemerintah
29/8/2023 14:02
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan undang-undang.
Kriminalisasi Advokat Karena Aparat Penegak Hukum Tak Baca UU Advokat
24/8/2023 12:12
UU Advokat sungguh tidak dibaca oleh aparat penegak hukum dan karenanya tidak dihormati serta dilaksanakan.
Hamdan Zoelva Sebut PP No 28/2022 Soal Piutang Negara Harus Diperbaiki
21/8/2023 21:40
“Ada banyak norma-norma yang didalamnya yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lainnya,” kata Hamdan
Peringati HUT ke-78 RI, DPR Berkomitmen Wakili Kepentingan Rakyat
18/8/2023 10:13
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.
Indonesia SEZ Forum 2023: Pemerintah Akselerasi Kawasan Ekonomi Khusus Menjadi Sumber Pertumbuhan Baru di Daerah
03/8/2023 23:42
Pemerintah telah melakukan berbagai macam transformasi kebijakan, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus, untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Aturan Baru NPPBKC, Apa Saja yang Disempurnakan Bea Cukai?
01/8/2023 18:56
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Encep Dudi Ginanjar, menjelaskan beberapa pokok pengaturan PMK ini, yang juga menyempurnakan PMK 66/PMK.04/2018.