Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Harapan pemerintah, revisi Undang - Uundang Ibu Kota Negara atau UU IKN dapat mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Junimart Girsang mengungkapkan di waktu yang bersamaan telah berakhir pula istilah kesenjangan yang selama ini dielu-elukan oleh para tenaga honorer dan PNS.
Dalam RUU APBN TA 2024, DPR melalui Banggar DPR dan pemerintah Indonesia sepakat menyatakan bahwa total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan wacana dimajukannya jadwal penetapan daftar capres dan cawapres pada dasarnya masih masuk akal.
Penyusunan aturan turunan Undang-Undang Kesehatan terus didesak agar membuka pintu seluas-luasnya terhadap partisipasi publik dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan.
Kepentingan nasional mensyaratkan agar peralihan jabatan Presiden tersebut dilakukan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan.
BNPT beralih menjadi koordinator seluruh aparat penegak hukum dalam pencegahan terorisme.
Kendati ada hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan yang terbaru adalah advokat Kamaruddin Simanjuntak dijadikan tersangka.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan undang-undang.
UU Advokat sungguh tidak dibaca oleh aparat penegak hukum dan karenanya tidak dihormati serta dilaksanakan.
“Ada banyak norma-norma yang didalamnya yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lainnya,” kata Hamdan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.
Pemerintah telah melakukan berbagai macam transformasi kebijakan, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus, untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Encep Dudi Ginanjar, menjelaskan beberapa pokok pengaturan PMK ini, yang juga menyempurnakan PMK 66/PMK.04/2018.
Apa yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan? Ini penjelasannya.
Regulasi yang baru akan memudahkan pemerintah sayap kanan Negeri Zionis itu menerapkan kebijakan yang merugikan warga Palestina.
Hukum tidak tertulis meliputi hukum adat, hukum agama, dan lain-lain.
KOMISI III DPR belum menerima kepastian menjadi komisi yang akan membahas RUU Perampasan Aset. Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, Selasa (11/7).
TUJUH raksasa teknologi, termasuk Apple dan Amazon telah memberi tahu Uni Eropa komitmen mereka untuk tunduk pada aturan antimonopoli yang baru diberlakukan.
Perubahan diperlukan di tubuh milter Indonesia guna menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved