Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ASOSIASI Museum Indonesia (AMI) berharap DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman. Harapan itu bertepatan dengan peringatan Hari Museum Nasional setiap 12 Oktober.
"RUU Permuseuman masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023. Pembahasan RUU Permuseuman merupakan keinginan yang sudah sejak lama diinginkan insan permuseuman," kata Ketua AMI Putu Supadma Rudana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/10).
Putu mengatakan harapan tersebut juga sejalan 10 Resolusi Musyawarah Museum Indonesia pada 12 Oktober 1962. Usulan itu bakal dipertajam lewat seminar soal urgensi kehadiran RUU Permuseuman.
Baca juga: Gobel Janji Kawal Pembahasan RUU Permuseuman
"Melalui seminar itu saya harap muncul berbagai gagasan dan kajian komprehensif untuk memperkuat dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban bangsa," ujar dia.
Putu ingin RUU Permuseuman tidak sekadar disahkan. Melainkan membawa perubahan signifikan dalam mendorong payung hukum lainnya.
"Yaitu sebuah omnibus law bidang kebudayaan karena kita lihat ada Omnibus Law Cipta Kerja. Kebudayaan kita besar dan mulia, rasanya kita wajib mengawal ini," ucap politikus Partai Demokrat itu.
Baca juga: 24 Seniman Asia Pasifik Berpameran di Museum Macan
Selain itu, Putu berharap museum di Indonesia terus berkembang. Kemudian relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini.
"Museum merupakan rumah peradaban bangsa Indonesia dan rumah tertinggi kebudayaan. Serta rumah sumber inspirasi bagi seluruh insan rakyat Indonesia," tutur dia. (Z-6)
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved