Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Museum Indonesia (AMI) berharap DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman. Harapan itu bertepatan dengan peringatan Hari Museum Nasional setiap 12 Oktober.
"RUU Permuseuman masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023. Pembahasan RUU Permuseuman merupakan keinginan yang sudah sejak lama diinginkan insan permuseuman," kata Ketua AMI Putu Supadma Rudana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/10).
Putu mengatakan harapan tersebut juga sejalan 10 Resolusi Musyawarah Museum Indonesia pada 12 Oktober 1962. Usulan itu bakal dipertajam lewat seminar soal urgensi kehadiran RUU Permuseuman.
Baca juga: Gobel Janji Kawal Pembahasan RUU Permuseuman
"Melalui seminar itu saya harap muncul berbagai gagasan dan kajian komprehensif untuk memperkuat dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban bangsa," ujar dia.
Putu ingin RUU Permuseuman tidak sekadar disahkan. Melainkan membawa perubahan signifikan dalam mendorong payung hukum lainnya.
"Yaitu sebuah omnibus law bidang kebudayaan karena kita lihat ada Omnibus Law Cipta Kerja. Kebudayaan kita besar dan mulia, rasanya kita wajib mengawal ini," ucap politikus Partai Demokrat itu.
Baca juga: 24 Seniman Asia Pasifik Berpameran di Museum Macan
Selain itu, Putu berharap museum di Indonesia terus berkembang. Kemudian relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini.
"Museum merupakan rumah peradaban bangsa Indonesia dan rumah tertinggi kebudayaan. Serta rumah sumber inspirasi bagi seluruh insan rakyat Indonesia," tutur dia. (Z-6)
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Hukuman mati akan dijatuhkan kepada siapa pun yang membunuh warga Israel dengan motif rasial dan dengan tujuan merugikan Negara Israel.
PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang.
PENAMBAHAN pos menteri dalam kabinet dinilai sudah sesuai amanat Undang-Undang terkait pengelolaan haji yang baru disahkan.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved