Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
CALON presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ulama, kiai ustaz, habib hingga pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Jawa Barat. Hadir juga para pimpinan pondok pesantren dari Prov. DKI Jakarta dan Banten.
Silaturahmi digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muhajirin, Desa Nagri Kaler, Kec/Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat, Jumat (17/11).
Dalam silaturahmi itu, Ganjar menegaskan komitmen untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Hal itu sebagai salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hingga anggaran untuk seluruh pondok pesantren di Indonesia.
Baca juga: Muhammadiyah dan Aisyiyah Tegaskan Sikap Netral di Pemilu 2024
"Undang-Undangnya sudah ada, maka tugasnya peraturan pelaksanaan atau turunan dari Undang-Undang itu. Dan itulah yang kemudian bisa meyakinkan pada seluruh pengasuh pondok pesantren, santri dan kiai," kata Ganjar.
Pada saat menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah membuat peraturan daerah (perda) tentang pesantren. Ganjar mengajak sejumlah kepala daerah juga untuk membuat perda tentang pesantren.
Baca juga: Dari Mana Dana Terbesar Tim Pemenangan AMIN?
"Jabar sudah, Jateng sudah, dan saya kira yang punya komitmen pasti melaksanakan, apalagi itu perintah Undang-Undang," ucapnya.
Ganjar juga berkomitmen tentang anggaran untuk pesantren. Ia pun menceritakan adanya anggaran yang dihibahkan pada saat menjadi gubernur Jawa Tengah yang mencapai ratusan miliar untuk para guru agama di lintas agama.
"Apakah Pak Ganjar punya perhatian kepada guru agama lainnya?" kata Ganjar ketika ditanya komitmen pada kalangan pesantren.
"Dan saya ceritakan, setiap tahun kami menghibahkan kurang lebih Rp 270 miliar setiap tahun ke kemenag untuk dibagikan kepada guru agama. Guru ngaji, Hindu, Kristen dan sebagainya, untuk memberikan penghormatan saja," tutur Ganjar.
Ganjar juga membahas tentang program Jateng Bersalawat. Sejumlah ulama pun mengusulkan agar adanya 'Istana Bersalawat'. (RO/Z-7)
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Aturan tersebut mengecualikan situasi tertentu di antaranya saat situasi darurat, untuk tujuan akademis serta upaya untuk memastikan aksesibilitas.
ORGANISASI kesehatan dunia, WHO, menetapkan angka prevalensi stunting (tengkes) tiap negara sebaiknya di bawah 20%.
Komitmen: Janji setia yang ditepati. Bangun kepercayaan, raih tujuan, dan ukir kesuksesan dengan komitmen kuat.
Komitmen: Janji setia dalam hubungan. Jaga integritas, bangun kepercayaan, dan raih kebahagiaan bersama. Pelajari selengkapnya!
Film ini menggali kompleksitas hubungan, ketakutan akan komitmen, dan perjalanan menemukan makna cinta sejati dari sisi laki-laki
Pentingnya untuk melakukan penataan arsip dan administrasi kependudukan secara menyeluruh
Guna meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Albania menandatangani Letter of Intent (LoI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved