Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
SEKRETARIS Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan dua sikap Muhammadiyah terkait Pemilu 2024. Kedua poin tersebut telah disampaikan kepada para kader Muhammadiyah dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024.
Pertama, Muhammadiyah akan tetap netral dalam Pemilu 2024 dan tidak mendukung partai politik atau pasangan capres-cawapres tertentu.
"Namun, Muhammadiyah menjalin komunikasi yang baik terhadap semua kontestan Pemilu 2024, baik partai politik ataupun Paslon Presiden dan Wakil Presiden," kata Mu'ti dalam Konferensi Pers di Universitas Ahmad Dahlan, Jumat (17/11).
Baca juga : Anies-Muhaimin Siap Hadiri Uji Publik Capres PP Muhammadiyah
Hal kedua, lanjutnya, meskipun memberikan kebebasan kepada kader-kadernya untuk terlibat dalam politik praktis, mereka yang terlibat harus nonaktif dari jabatannya di Persyarikatan Muhammadiyah.
"Ketika Pemilu telah selesai, silakan menduduki lagi jabatannya (di Muhammadiyah). Kalau ada kader yang lolos
jadi legislatif, maka harus memiliki akan aktif di Muhammadiyah atau di DPR," serunya.
Baca juga : Muhammadiyah: Netralitas Pemerintah Jadi Syarat Mutlak pada Pilpres 2024
Mu'ti juga menyampaikan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024.
Pertama, Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap suksesnya Pemilu 2024, baik dalam pemilihan presiden maupun legislatif.
Kedua, fokus konsolidasi adalah aspek internal keorganisasian Muhammadiyah, yang mencakup persiapan dan strategi organisasi menjelang Pemilu 2024.
Dalam kesempatan itu, Mu'ti juga mengumumkan rencana diluncurkannya Dana Pendidikan Abadi Muhammadiyah pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-111 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu (18/11).
Tujuan dari penggalangan dana infak pendidikan ini adalah untuk mendukung sektor pendidikan.
Ketua PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah juga menyampaikan sikap dan posisi Pimpinan Pusat Aisyiyah menghadapi Pemilu 2024. "PP Aisyiyah menegaskan komitmennya untuk mendorong Pemilu yang damai dan inklusif," terang dia.
Ia menegaskan, PP Aisyiyah mendukung para kader perempuan untuk terlibat dalam Pemilu 2024. Namun, mereka juga harus menaati ketentuan yang ada, yakni kader Aisyiyah harus cuti terlebih dahulu dari jabatannya sebelum terlibat politik praktis dan dapat kembali ke Aisyiyah setelah tidak lagi
terlibat politik praktis.
PP Aisyiyah juga menekankan pentingnya memperhatikan para difabel dan memberikan dukungan kepada kader perempuan yang ikut berkompetisi dalam Pemilu.
PP Aisyiyah juga mengusulkan agar pihak penyelenggara memperhatikan kebutuhan lansia, ibu hamil, dan menyediakan ruang menyusui.
PP Aisyiyah menyarankan agar visi dan misi Capres-Cawapres mencakup upaya konkret dalam mendorong partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, menekan tingkat kekerasan seksual, mengurangi angka stunting, serta memberikan dukungan konkret kepada pekerja dari kalangan perempuan. (Z-4)
Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FR-PTMA) menggelar aksi demo membela Palestina dan mengecam Israel.
Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia
Forum yang diinisiasi oleh beberapa rektor PTMA ini dijelaskan Gunawan dikembangkan untuk berbagi pengalaman, bertukar ide, serta yang berkaitan dengan pola pembinaan antar-PTMA.
Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Pemprov Jateng Yuni Rahayuningtyas mengatakan pentingnya perhatian terhadap edukasi bahaya konsumsi kental ditengah maraknya kasus stunting.
Masih banyak orang tua yang memberikan kental manis sebagai minuman susu untuk balita bahkan sebagai pengganti ASI pada anak dibawah 1 tahun, yang disebabkan oleh ketidaktahuan.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved