Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimatan Timur. Menurutnya Undang-Undang nomor 3/2022 tentang IKN menjadi jaminan bahwa pembangunan terus berlanjut walaupun kepemimpinan berganti.
"IKN ini ada undang-undangnya. Undang-Undang itu didukung oleh 93% fraksi-fraksi yang ada di DPR," ujar presiden seusai menghadiri acara ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 Megawatt di IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11).
Jokowi mengatakan tugas pemerintah saat ini menyiapkan kantor kementerian, istana presiden dan wakil presiden. Selain itu fasilitas penunjang termasuk listrik, air, dan infrastruktur penunjang. Ia berharap semakin banyak sektor swasta bisa berinvestasi di IKN.
Baca juga : Presiden Jokowi Lakukan Groundbreaking Gedung BPJS Ketenagakerjaan di IKN
"Ini yang akan mempercepat," ucapnya.
Jokowi mengatakan pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, dan mal sudah mulai dilakukan. Itu berasal dari swasta. Selain itu, ia menjanjikan ada training center untuk Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Perusahaan Listrik Negara (PLN), terang presiden, sudah menyiapkan penyediaan listrik di IKN.
"Dan saya minta juga ini sebagai contoh kota yang indah dan rapi, semuanya harus ground cable. Bawah tanah semuanya kabelnya," ucap presiden.
Baca juga : Pembangunan IKN, Ada 10 dari 82 Paket Telah Dikerjakan
Untuk percepatan pembangunan, Jokowi menuturkan nilai investasi yang masuk dari sektor swasta akan terealisasi sekitar Rp45 triliun hingga Desember 2023. Namun, ia mengakui itu bukan hanya proyek untuk tahun depan. Progres pembangunan di IKN, menurutnya memakan waktu bertahun-tahun.
"Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa juga 10 tahun. Kalau swastanya kencang kenapa tidak? Jadi sekali lagi 20% anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), 80% dari private sector (swasta)," tukas presiden. (Z-5)
Baca juga : Menteri PPN: Revisi UU IKN Wujudkan Pemerataan Pembangunan
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved