Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Lahan Basah Jadi Potensi SDA Luar Biasa yang Harus Dikelola secara Bijaksana

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sesuai konstitusi amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan seluruh kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dimaksimalkan

Kemenhub: Pemerintah Wajib Sediakan Angkutan Umum yang Aman dan Terjangkau

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa angkutan umum menjadi kewajiban daripada pemerintah. 

Cawe-Cawe Jokowi Kejauhan, Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Harus Diatur

Atas dasar itu, ia menilai Indonesia membutuhkan undang-undang yang mengatur khusus tentang lembaga kepresidenan

Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Tenaga Kerja, Mungkinkah?

Bila pada BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran sekitar 100 juta orang, bagaimana dengan penerima bantuan iuran untuk BPJS Tenaga kerja?

DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan

Saan Mustopa mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini, terkait dengan Sirekap, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya.

Pekan Depan DPR Bahas Kepastian Jadwal Pilkada

KOMISI II DPR akan segera membahas tentang kepastian jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pihaknya akan membahas jadwal tersebut

Pahami Politik Legislasi dan Kedepankan Kepentingan Rakyat

CALON presiden (capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bertekad tak akan bergantung pada pimpinan partai politik (parpol) saat mengusulkan undang-undang (UU).

Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia dan Landasan Hukum

Fungsi dan peran kementerian menjadi krusial untuk melihat dinamika pemerintahan dan keputusan-keputusan di tingkat kementerian dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Politik Penginternasionalan Bahasa Indonesia

Untuk meneguhkan politik penginternasionalan bahasa Indonesia, sangat penting dipahami bahwa bahasa Indonesia bukan—dan tidak sama dengan—bahasa Melayu.

Kemenparekraf Rangkul Industri Kreatif Diskusikan Dampak RPP Kesehatan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) beserta pelaku industri kreatif melakukan pertemuan untuk mendiskusikan berbagai potensi dampak negatif atas aturan tersebut.

6 Pokok Penting dalam Aturan Terbaru Amortisasi Perpajakan

Untuk aturan amortisasi barang tak berwujud, Slyvia menjelaskan bahwa terdapat kesamaan dengan bangunan permanen.

Peradi Diberi Kewenangan Melaksanakan Pendidikan Advokat

Ada sekitar 78 ribu peraturan tidak sinkron dan harmonis dengan ketentuan hak asasi manusia dan UUD 1945.

Kemenperin dan Asosiasi Pengusaha Minta RPP Kesehatan Tidak Merugikan Petani

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki serapan tenaga kerja yang besar dan memiliki dampak ganda yang luas.

Bahlil: Pemindahan Ibu Kota ke IKN telah Lewati Banyak Kajian Ilmiah 

MENTERI Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur telah melewati banyak kajian ilmiah.

Baleg DPR Setuju RUU DKJ Dibawa ke Paripurna

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Revisi UU MK Harus Penuhi Ketentuan UU

Pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian menjelaskan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ini Langkah Taiwan untuk Atasi Perubahan Iklim

Untuk menunjukkan tekad menjadi negara bebas emisi, pada Februari. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengumumkan pemberlakuan Undang-Undang Respons Perubahan Iklim.

Menteri Trenggono: Hasil Konas Pesisir XI Jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Trenggono menyebut hasil Konas Pesisir XI dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun perubahan Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Perlu Aturan Hukum untuk Hadapi Politik Dinasti

LARANGAN politik dinasti patutnya diatur secara tegas. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan politik dinasti. Tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena pernah diputus MK.

Komitmen Sediakan Anggaran untuk Pesantren, Ganjar: Sudah Ada di UU

Ganjar menegaskan komitmen untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Hal itu sebagai salah satu cara untuk mendukung pesantren

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia