Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur telah melewati banyak kajian ilmiah.
Bahlil yang juga Ketua Dewan Pembina Pilar 08 ini menegaskan bahwa IKN telah diatur dalam undang-undang.
"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah Undang-Undang dan itu sudah ada Undang-Undangnya. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung. Yang kedua karena itu perintah Undang-Undang maka wajib pemerintah siapapun wajib akan melakukan IKN," kata Bahlil.
Baca juga: Minta Orang Papua Tahu Diri, Menteri Bahlil Dikecam : Dia Memalukan
Bahlil melanjutkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu telah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan. Salah satu pertimbangan kenapa pemerintah memindahkan ibu kota, kata dia, sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris.
“Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,” ujar Bahlil.
Baca juga: RUU DKJ Disahkan Jadi Usulan DPR, Fraksi PKS Menolak
Tidak hanya mewujudkan Indonesia sentris, pembangunan IKN juga dikatakan Bahlil untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, di mana pemerataan ekonomi akan menjangkau seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu dia menegaskan kepada pihak-pihak tertentu untuk mempelajari betul visi dan misi Presiden Jokowi dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut.
“Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu,” katanya.
Mantan Ketum HIPMI ini juga mengeklaim sudah ada berbagai investor mulai masuk ke IKN. Adapun Bahlil menuturkan, Prabowo-Gibran bakal fokus melanjutkan pembangunan IKN apabila terpilih pada Pemilu 2024 nanti. Sebab hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap,” ungkapnya. (RO/Z-7)
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved