Berita Terbaru Undang Undang Hari Ini

Miliki Petugas Perlindungan Data dan Sanksi dalam UU PDP

Kemenkominfo menekankan pentingnya kewajiban perusahaan untuk memiliki petugas perlindungan data. BSSN menyoroti sanksi dan pidana yang diatur UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

IDI akan Lanjutkan Uji Materil UU Kesehatan

PB IDI dan beberapa OP kesehatan akan melakukan kajian yang mendalam terlebih dulu terkait hal substantif UU Kesehatan yang dinilai merugikan hak kesehatan masyarakat.

Apa Itu Hari Kehakiman Nasional? Berikut Penjelasannya

Setiap 1 Maret menjadi peringatan Hari Kehakiman Nasional. Tertuang dalam PP No. 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim

Bebaskan Indonesia dari Nepotisme Vulgar

Kok bisa, Jokowi yang selama sembilan tahun ini menjadi Presiden RI, tiba-tiba melakukan nepotisme dengan sangat vulgar, terencana, dan terstruktur. 

Gerakan Poros Buruh Menolak Hasil Pilpres 2024 yang Curang

Sebelum pencoblosan dilakukan, dari beberapa media yang kami amati, ternyata Paslon 02 telah tahu hasilnya yaitu sampai 58%,

Ini Syarat Pilpres Bisa 1 Putaran

Selain di UUD, syarat untuk menang di 1 putaran juga diatur dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pengamat: Sumur Minyak Ilegal Harus Ditutup dan Diberantas Penadahnya

Penambangan sumur minyak ilegal sangat berisiko dan tidak memenuhi standar keselamatan, serta para penambang tidak mengetahui keberadaan gas.

Bantah Salahgunakan Jabatan, Kepala BP2MI Tegaskan Tetap Bekerja Sesuai Aturan

Para pekerja migran Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya sehingga tidak perlu diarahkan.

Anita Wahid Lihat Fenomena ‘Mendinganisme’ di Publik soal Memahami Demokrasi

Anita Wahid melihat fenomena mendinganisme di publik dalam hal memahami demokrasi. Sebagian publik menganggap demokrasi saat ini tidak lebih parah dari era orde baru (orba).

Penuhi Tuntutan Apdesi, DPR RI akan Perjuangkan Revisi UU Desa

Dalam laporannya ke awak media, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menduga massa yang berdemo pada Rabu itu (31/1/2024) telah mempersiapkan peralatan untuk mericuh.

Cara Daftar Sejuta Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH Kemenag

Pada tahun ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka fasilitasi satu juta sertifikasi halal gratis (Sehati). 

Perempuan di Parlemen: Kunci Terwujudnya Kebijakan Pro Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen memiliki peran krusial dalam pembentukan kebijakan 

Panglima TNI Pastikan Jajarannya Netral di Pemilu 2024

Anggota TNI aktif harus netral atau tidak boleh berpolitik praktis di Pemilu 2024.

Butuh Kontrol atas Penyalahgunaan Kekuasaan Presiden di Pilpres

Direktur Eksekutif RISE Institute Anang Zubaidy mengungkapkan presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi harus tunduk pada Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Lahan Basah Jadi Potensi SDA Luar Biasa yang Harus Dikelola secara Bijaksana

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sesuai konstitusi amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan seluruh kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dimaksimalkan

Kemenhub: Pemerintah Wajib Sediakan Angkutan Umum yang Aman dan Terjangkau

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa angkutan umum menjadi kewajiban daripada pemerintah. 

Cawe-Cawe Jokowi Kejauhan, Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Harus Diatur

Atas dasar itu, ia menilai Indonesia membutuhkan undang-undang yang mengatur khusus tentang lembaga kepresidenan

Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Tenaga Kerja, Mungkinkah?

Bila pada BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran sekitar 100 juta orang, bagaimana dengan penerima bantuan iuran untuk BPJS Tenaga kerja?

DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan

Saan Mustopa mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini, terkait dengan Sirekap, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya.

Pekan Depan DPR Bahas Kepastian Jadwal Pilkada

KOMISI II DPR akan segera membahas tentang kepastian jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pihaknya akan membahas jadwal tersebut

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia