Gerakan Poros Buruh Menolak Hasil Pilpres 2024 yang Curang

Pemungutan suara telah dilakukan dan menurut hitung cepat (quick count) pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) 02 saat ini mengungguli dua Paslon lainnya.

Para pendukung paslon 02 sudah mengklaim akan menjadi pemenang dalam satu putaran karena sudah diatas 50% + 1 dan menang di 20 Provinsi.

"Bagaimanapun perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita masih harus menunggu 35 hari kedepan sesuai dengan undang-undang," kata Koordinator Poros Buruh Untuk Perubahan Arif Minardi dan Sekretaris Poros Buruh Untuk Perubahan Djoko Heriyono dalam keterangan pers, Kamis (15/2/2024).

Baca juga : Media Sosial Diramaikan oleh Video Dugaan Kecurangan Pemilu

"Antara perhitungan quick count dengan perhitungan KPU ada rentang waktu yang cukup lama, sekarang seolah-olah quick count-lah yang menentukan pemenang Pilpres 2024," ucap Arif.

Padahal UU menyatakan bahwa penentuan pemenang adalah KPU melalui perhitungan manual.

"Hal ini seharusnya menjadi perhatian negara, karena jika dibiarkan quick count tanpa aturan, sangat dimungkinkan dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi suara," papar Arif.

Baca juga : Perjuangan belum Usai

"Dengan cara dibuat opini melalui hasil quick count bahwa pemenangnya adalah paslon 02, kemudian suara yang masih dihitung diberbagai jenjang penghitungan yang berliku-liku," tegasnya.

"Sangat dimungkinkan di tengah perjalanan dirubah sesuai dengan hasil quick count, dan semua orang sudah mahfum bahwa di Indonesia dari Pilpres ke Pilpres selalu ada kecurangan, sebagaimana di negara berkembang di dunia yang Pilpresnya 80% penuh dengan kecurangan," jelas Arif.

Menurut Arif, lembaga-lembaga penyelenggara quick count adalah juga lembaga-lembaga yang sering mengadakan survei, dan banyak lembaga survei yang dibayar oleh Paslon tertentu untuk mendongkrak elektabilitas atau survei abal-abal atau melacurkan dirinya demi cuan.

Baca juga : Pemuda Perubahan Tolak Hasil Quick Count Tunggu Real Count KPU

Oleh karena itu, ditegaskan Arif, di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak perduli dengan etika atau kehormatan, harus ada UU khusus tentang lembaga survei khususnya baik pilpres maupun pilkada.

"Karena pilpres ataupun pilkada akan sangat menentukan masa depan bangsa, jangan sampai bangsa ini dikuasai oleh bajingan-bajingan yang merampok uang rakyat dan digunakan untuk menipu rakyat yang pendidikannya masih rendah," ucap Arif.

Ia mengatakan rakyat yang masih miskin dan prasejahtera mudah dinina-bobokan oleh beberapa kilogram beras dan uang seratus sampai tiga ratus ribu rupiah.

Baca juga : Sepanjang Punya Bukti Kuat, Paslon Bisa Gugat Hasil Pemilu ke MK

"Itu pun diambil dari uang negara, baik melalui APBN atau hasil korupsi uang negara atau hasil manipulasi SDA yang sebagiannya untuk menyuap rakyat," terangnya.

"Kemudian para oknum tersebut memoles dirinya salah satunya melalui lembaga survei, bisa jadi juga mempersiapkan manipulasi kecurangan melalui lembaga quick count, lalu KPU menyesuaikan dengan hasil quick count tersebut," jelas Arif. 

"Sebelum pencoblosan dilakukan, dari beberapa media yang kami amati, ternyata Paslon 02 telah tahu hasilnya yaitu sampai 58%," ucapnya.

Baca juga : Sikapi Quick Count, Ketua TPN Ganjar-Mahfud Tunggu Rekapitulasi Manual KPU

"Sehingga apa yang dijelaskan di dalam film 'Dirty Vote' ternyata terbukti yaitu kemenangan yang direncanakan jauh hari sebelumnya secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) itulah yang memenangkan Paslon 02," kata Arif.

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Poros Buruh untuk Perubahan menyatakan 'menolak keras Pilpres curang 2024,” tutur Arif. (S-4)

Baca juga : Tanggapi Quick Count Pilpres 2024, Jusuf Kalla: Kita Tunggu Hasil Resmi dari KPU