Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkunjung ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024.
JK mengungkapkan bahwa pertemuan itu membicarakan soal situasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perihal penghitungan suara yang menunggu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ya tentu tadi datang untuk berbicara tentang situasi, semua sependapat bahwa kita menunggu hasil resmi dari KPU," kata JK di lokasi, Rabu, 14 Februari 2024.
Baca juga : Poltracking: Pasangan Anies-Muhaimin Berpotensi Rebound
JK memahami bahwa saat ini proses penghitungan suara sementara masih bergulir. Bahkan, hasil hitung cepat atau quick count juga telah banyak bermunculan dari sejumlah litbang serta lembaga survei.
Dia menekankan bahwa hasil tersebut masih bisa berubah. Setelah hasil resmi, kata JK, ia yakin terdapat sikap-sikap resmi yang akan disampaikan.
"Jadi kesimpulannya menunggu, hasil dapat berubah, baru teman-teman itu mengambil sikap," ucap JK.
Baca juga : Anies Sebut Rakyat Bisa Tidak Percaya Hasil Pemilu Jika Aparat Terus Langgar Etik
JK juga tak menyoal soal hasil Anies-Muhaimin masih di bawah 50 persen lewat hasil quick count. Ia menegaskan bahwa data sebenarnya akan muncul usai KPU memperoleh seluruh hasil penghitungan suara secara resmi.
"Quick count itu adalah perhitungan sementara dengan contoh-contoh dengan dasar katakanlah 1.000, 2.000 TPS. Tapi selanjutnya tunggu perhitungan yang benar-benar," kata JK.
Dikutip dari Medcom.id, Anies dan Muhaimin sudah ada di kediaman JK sejak sore. Pertemuan berlangsung tertutup.
Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Apresiasi Putusan DKPP soal Ketua KPU
Tidak ada keterangan pers dari keduanya. Anies dan Muhaimin keluar dengan mobil dari rumah JK sekitar pukul 18.18 WIB.
Anies menggunakan mobil berwarna hitam dengan plat B 2007 PZL dan Muhaimin juga mobil berwarna hitam dengan pelat nomor B 2328 SIK. Anies dan Muhaimin juga enggan membuka kaca mobil ketika awak media memohon untuk wawancara sejenak. (MGN/Z-4)
Baca juga : Persiapan Debat Capres, Jusuf Kalla Sebut Pangkat Anies Baswedan Sudah Pelatih
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved