Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BENNY Rhamdani menegaskan bahwa dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengurus perlindungan pekerja migran selalu berdasarkan aturan dan perintah undang-undang.
Ia pun membantah telah melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) untuk kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres. Hal itu merespons hasil exit poll Pemilu 2024 di luar negeri yang beredar di media sosial.
Dia bahkan mengaku kaget ketika membaca berita terkait hasil exit poll di luar negeri yang memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. "Benny Rhamdani dibilang melakukan abuse of power," sesal Benny di Jakarta, Minggu (11/2).
Baca juga : Presiden Diminta Evaluasi Kepala BP2MI Benny Rhamdani
"Saya sebagai Kepala BP2MI, yang selama ini mengurus para migran Indonesia, menjalankan tugas sesuai fungsi dan amanat undang-undang. Dan insyallah saya bertanggung jawab dalam menjalankan tugas itu secara baik," katanya.
Dia mengatakan kalau dirinya dituduh mempengaruhi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk untuk mencoblos salah satu pasangan capres-cawapres, hal itu adalah tuduhan tidak berdasar. Menurut dia, para pekerja migran Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya sehingga tidak perlu diarahkan.
Baca juga : Prabowo Sependapat dengan Anies Terkait Pekerja Migran Indonesia
"PMI itu sudah cerdas, PMI memiliki pilihan politik atas keyakinan politiknya. Jadi PMI tidak perlu diarah-arahkan lah," katanya.
WNI di sejumlah negara diketahui sudah melakukan pemungutan suara Pemilu 2024 seperti beberapa negara di Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga Melbourne.
Tudingan Benny melakukan abuse of power ini mencuat setelah beredarnya hasil exit poll Pilpres 2024 yang dominan dimenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. Sekalipun pihak KPU sudah membantah kebenaran dari hasil perhitungan suara tersebut.
Baca juga : Panglima TNI Pastikan Jajarannya Netral di Pemilu 2024
"Benny Rhamdani diduga kuat menggunakan pengaruhnya sebagai Kepala BP2MI untuk memenangkan salah satu capres di luar negeri dalam Pemilu 2024," kata pengamat politik dari Universitas Nasional, R Wijaya Mapasomba, Sabtu (10/2).
Sebelumnya, terang Jaya, Benny pernah mengundang capres yang sama (ketika itu masih bakal capres) untuk hadir di kegiatan BP2MI, tanpa mengundang bakal capres lain. "Aksi Benny itu patut dipertanyakan dan ditindak presiden," ucapnya. (RO/J-2)
Baca juga : Aktivis Purna PMI Komentari Kebijakan KSP Moeldoko
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru
KONGRES Pemilihan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (DPW IP3I) Provinsi Maluku digelar di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku.
Perencanaan pajak yang efektif memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal.
Perubahan ini dilakukan perusahaan tersebut untuk menyesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Pasar Digital (DMA) Uni Eropa.
Jimly Asshidiqie KPU menyarankan agar KPU segera mengeluarkan peraturan KPU tindaklanjuti putusan MK. Menurutnya KPU bisa bersurat pada DPR dan pemerintah untuk konsultasi.
Kegiatan importasi menjadi pintu gerbang bagi masyarakat dan industri untuk memperoleh bahan baku, barang, serta produk yang terbatas atau tidak tersedia di dalam negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved