Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KONGRES Pemilihan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (DPW IP3I) Provinsi Maluku digelar di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku pada Selasa (29/10). Kegiatan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Maluku itu diwakili oleh Reza Adityas Ananda selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum kantor wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Reza menegaskan komitmen untuk mewujudkan perancang peraturan perundang-undangan yang profesional dan berintegritas di wilayah Maluku. Selain itu, Reza mengingatkan tentang tujuan IP3I sebagai organisasi profesi.
"Organisasi ini menjadi wadah untuk memperkokoh kesetiakawanan anggota, memupuk solidaritas, rasa memiliki, tanggung jawab, mawas diri, serta menjaga martabat dan kehormatan organisasi. Tidak ada yang dominan, semua harus memiliki porsi yang sama dalam wadah ini," ungkap Reza.
"Jadi tidak ada lagi yang dominan atau merasa lebih, semua harus memiliki porsi yang sama dan diatur dalam wadah organisasi profesi ini," tegasnya.
Pemilihan DPW IP3I Maluku menghasilkan susunan pengurus baru, antara lain, Ketua DPW Agus Purwanto Urilette, Wakil Ketua Irvan Burangasi, Sekretaris Adry Matulessy dan Bendahara Saripa Pattinama.
DPW ini memiliki tugas dan wewenang, antara lain melaksanakan program kerja tahunan di wilayah, berpedoman pada Keputusan Kongres, menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah dan swasta, serta menetapkan anggaran belanja tahunan untuk wilayahnya.
"Saya berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kanwil Kemenkumham Maluku, terutama dalam memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan komunikasi dengan instansi terkait," jelasnya. (Z-11)
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru
Perencanaan pajak yang efektif memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal.
Perubahan ini dilakukan perusahaan tersebut untuk menyesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Pasar Digital (DMA) Uni Eropa.
Jimly Asshidiqie KPU menyarankan agar KPU segera mengeluarkan peraturan KPU tindaklanjuti putusan MK. Menurutnya KPU bisa bersurat pada DPR dan pemerintah untuk konsultasi.
Kegiatan importasi menjadi pintu gerbang bagi masyarakat dan industri untuk memperoleh bahan baku, barang, serta produk yang terbatas atau tidak tersedia di dalam negeri.
Fokus utama Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Pusat dalam kegiatan Tim PORA ini terkait keberadaan para pencari suaka dan pengungsi luar negeri di Indonesia.
Istana belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM terkait Keppres Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Indonesia telah mengumumkan sejumlah keunggulan dalam desain terbaru paspor Indonesia,
Dalam upaya memperkenalkan desain baru paspor Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengusulkan sebuah inovasi unik, yakni mengganti paspor lama gratis.
Desain paspor baru resmi diluncurkan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM, Sabtu (17/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved