Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KONGRES Pemilihan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (DPW IP3I) Provinsi Maluku digelar di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku pada Selasa (29/10). Kegiatan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Maluku itu diwakili oleh Reza Adityas Ananda selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum kantor wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Reza menegaskan komitmen untuk mewujudkan perancang peraturan perundang-undangan yang profesional dan berintegritas di wilayah Maluku. Selain itu, Reza mengingatkan tentang tujuan IP3I sebagai organisasi profesi.
"Organisasi ini menjadi wadah untuk memperkokoh kesetiakawanan anggota, memupuk solidaritas, rasa memiliki, tanggung jawab, mawas diri, serta menjaga martabat dan kehormatan organisasi. Tidak ada yang dominan, semua harus memiliki porsi yang sama dalam wadah ini," ungkap Reza.
"Jadi tidak ada lagi yang dominan atau merasa lebih, semua harus memiliki porsi yang sama dan diatur dalam wadah organisasi profesi ini," tegasnya.
Pemilihan DPW IP3I Maluku menghasilkan susunan pengurus baru, antara lain, Ketua DPW Agus Purwanto Urilette, Wakil Ketua Irvan Burangasi, Sekretaris Adry Matulessy dan Bendahara Saripa Pattinama.
DPW ini memiliki tugas dan wewenang, antara lain melaksanakan program kerja tahunan di wilayah, berpedoman pada Keputusan Kongres, menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah dan swasta, serta menetapkan anggaran belanja tahunan untuk wilayahnya.
"Saya berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kanwil Kemenkumham Maluku, terutama dalam memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan komunikasi dengan instansi terkait," jelasnya. (Z-11)
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru
Perencanaan pajak yang efektif memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal.
Perubahan ini dilakukan perusahaan tersebut untuk menyesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Pasar Digital (DMA) Uni Eropa.
Jimly Asshidiqie KPU menyarankan agar KPU segera mengeluarkan peraturan KPU tindaklanjuti putusan MK. Menurutnya KPU bisa bersurat pada DPR dan pemerintah untuk konsultasi.
Kegiatan importasi menjadi pintu gerbang bagi masyarakat dan industri untuk memperoleh bahan baku, barang, serta produk yang terbatas atau tidak tersedia di dalam negeri.
DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI menyoroti masih maraknya peredaran barang yang memakai merek tanpa izin, atau yang lazim disebut sebagai barang palsu.
DJKI Kementerian Hukum dan HAM terus memperkuat langkah hilirisasi komoditas kelapa nasional melalui pelindungan Indikasi Geografis (IG)
DJKI Kementerian Hukum dan HAM menorehkan capaian positif dalam pelindungan Indikasi Geografis (IG) hingga Oktober 2025.
Proposal Indonesia mengenai pembentukan instrumen hukum internasional untuk pengelolaan royalti resmi masuk dalam agenda pembahasan World Intellectual Property Organization (WIPO)
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
DJKI laporkan 564 merek kolektif koperasi terdaftar, memperkuat perlindungan produk lokal dan mendukung kemandirian ekonomi bangsa sesuai program Presiden Prabowo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved