NEWSTICKER

Berita Terbaru Kementerian Hukum Dan Ham Hari Ini

5 Pencari Suaka Ditangkap Imigrasi Jakpus dan Tim PORA
19/8/2016 06:04
Fokus utama Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Pusat dalam kegiatan Tim PORA ini terkait keberadaan para pencari suaka dan pengungsi luar negeri di Indonesia.
Tolak KLB, Pengurus Demokrat DIY Datangi Kanwil KemenkumHAM
19/8/2016 06:00
DPD Partai Demokrat DIY mendesak Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres luar biasa yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit.
Langgar Prokes, 3 WNA Dideportasi dari Bali
19/8/2016 06:00
KANTOR Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Bali memproses deportasi tiga orang warga negara asing (WNA) karena melanggar protokol kesehatan (Prokes).
Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Seminar Keliling Kementerian Hukum dan HAM Bersama JICA
19/8/2016 06:00
Kegiatan ini merupakan upaya Kemenkumham mempercepat proses pertumbuhan ekonomi masyarakat, meski Indonesia masih dalam situasi dan kondisi pandemi covid-19.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Inspeksi Mendadak ke LP Perempuan Manado
19/8/2016 06:00
Haris Sukamto mengajak para pegawai untuk peduli pada nasib warga binaan.
MDA : Kasus di Desa Taro Kelod Gianyar Bukan Ranah Adat, Urusan Kanwil Hukham Bali
19/8/2016 06:00
REKOMENDASI majelis desa adat (MDA) setempat bahwa kasus yang dialami Ketut Warka bukan kasus adat. Itulah sebabnya kasus ini akan dimediasi oleh tim Yakommas Kanwil Hukum dan HAM Bali.
Pengurus Baru DPW IP3I Maluku Diharap Wujudkan Rancangan Regulasi yang Baik
19/8/2016 06:00
KONGRES Pemilihan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (DPW IP3I) Provinsi Maluku digelar di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku.
Besok, Layanan Visa bagi Warga Negara Subjek Calling Visa Dibuka
19/8/2016 05:59
Negara calling visa yaitu Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.
UU Ciptaker Urai Benang Kusut Proses Perizinan
19/8/2016 05:59
KEHADIRAN Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertujuan mempermudah kegiatan berusa ha di Indonesia dengan mengurai benang kusut proses perizinan.
Selama 2021, Yasonna Buru 4 Target Prioritas
19/8/2016 05:59
Yasonna meminta Kemenkum dan HAM tetap menjaga prioritas di tengah pandemi covid-19.
Yasonna Tuntut Imigrasi Pacu Etos Kerja
19/8/2016 05:59
Beberapa inovasi yang telah dan sedang dilakukan antara lain e-visa, e-persetujuan izin tinggal, e-mobile LHI (laporan harian intelijen), dan eazy passport.
Pemberian Hak Asimilasi Harus untuk Semua Narapidana
19/8/2016 05:59
PEMERINTAH memperpanjang pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak untuk mencegah penyebaran virus korona.
Bangun Ekosistem Hukum dan Birokrasi yang Kondusif Bagi Dunia Usaha
19/8/2016 05:59
Di tahun 2022 kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih belum berakhir.
PTUN Diminta Batalkan SK Menkum dan HAM Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja
19/8/2016 05:59
KEMENTERIAN Hukum dan HAM dinilai tidak menerapkan asas umum pemerintahan yang baik.
Gerai Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta Diresmikan
19/8/2016 05:59
Ini adalah gerai ke-3 yang dibuka oleh kanwil Hukum dan HAM DKI.
Pasal Penghinaan Presiden dianggap Bentuk Antikritik, Wamenkumham: Sesat Pikir
19/8/2016 05:59
Dia menegaskan yang dilarang itu adalah penghinaan terhadap presiden. Sedangkan kritik terhadap pemerintah maupun kepala negara diperkenankan.
Wamenkumham: Tidak Ada Perubahan, RUU Pemasyarakatan Siap Disahkan
19/8/2016 05:59
Dia meminta agar Komisi III segera menindaklanjuti proses pembahasan revisi UU Pemasyarakatan. Yakni, pengesahan tingkat II di Rapat Paripurna DPR.
Pengenalan Kekayaan Intelektual Harus Dilakukan Sedini Mungkin
19/8/2016 05:59
Kantor Wilayah hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan RUKI (Guru Kekayaan Intelektual) mengajar.
PBH Peradi Mulai Jalankan Program Bantuan Hukum Probono
19/8/2016 05:59
PBH Peradi juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM tentang penguatan program bantuan hukum.
Pakar: Rekomendasi Kemenko Polhukam bisa Dimaknai Evaluasi Dirjen AHU
19/8/2016 05:59
Menurutnya dengan adanya UU Cipta Kerja hampir semua izin lintas kementerian seharusnya sudah terintegrasi dan diproses secara elektronik