Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEGISLATOR Hong Kong secara bulat meloloskan undang-undang keamanan nasional baru pada Selasa yang memperkenalkan hukuman, seperti hukuman penjara seumur hidup bagi kejahatan terkait pengkhianatan dan pemberontakan, serta hingga 20 tahun penjara untuk pencurian rahasia negara.
Undang-undang ini, yang telah diperingatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa bisa lebih membatasi kebebasan di Hong Kong, disahkan melalui proses legislasi dengan cepat.
Kepala kota John Lee menyebutnya sebagai "momen bersejarah bagi Hong Kong," menambahkan undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada Sabtu.
Baca juga : Hari Nasional Tiongkok, Hong Kong Kerahkan 8.000 Polisi
Undang-undang baru ini menghukum puluhan pelanggaran di bawah lima kategori: pengkhianatan, pemberontakan, pencurian rahasia negara dan mata-mata, sabotase yang membahayakan keamanan nasional, dan campur tangan eksternal.
Undang-undang itu "akan memungkinkan Hong Kong untuk secara efektif mencegah, menekan, dan menghukum kegiatan mata-mata, konspirasi, dan perangkap dari lembaga intelijen asing, serta infiltrasi dan sabotase yang dilakukan kekuatan musuh," kata Lee, Selasa.
Salah satu amendemen last-minute yang ditambahkan ke undang-undang minggu lalu memberi kekuasaan kepada Lee dan kabinetnya untuk menciptakan pelanggaran baru, untuk "keadaan yang tidak terduga", yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara.
Baca juga : Pejabat Klaim Pemberlakuan UU Keamanan Tertibkan Hong Kong
Undang-undang tersebut telah memperluas pelanggaran penghasutan yang berasal dari era kolonial Inggris untuk mencakup menghasut kebencian terhadap kepemimpinan Partai Komunis China, dengan hukuman yang diperberat hingga 10 tahun penjara.
Sebagai bagian dari penyerahan 1997 dari Britania Raya, Hong Kong dijamin sejumlah kebebasan selama 50 tahun dalam sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai "satu negara, dua sistem."
Katakanlah Anda memiliki toko buku. Kemudian, Anda mungkin akan menghadapi situasi di mana ada pelanggan yang menyelinap ke dalam toko, mengambil beberapa buku, dan pergi tanpa membayar. Itu tidak adil bagi Anda, pemilik toko, karena Anda kehilangan barang tanpa kompensasi.
Baca juga : Hong Kong Gelar Sidang di Bahwa UU Keamanan Beijing
Tapi bagaimana jika Anda menemukan bahwa sebuah toko di seberang jalan memiliki kebijakan yang sama, dan bahkan memiliki sistem keamanan yang lebih lemah? Ini mungkin membuat Anda merasa lebih aman, karena pelanggan tidak dapat melakukan tindakan yang sama di tempat Anda.
Inilah yang terjadi di Hong Kong. Pemerintah di Beijing telah melonggarkan peraturan keamanan, membuatnya lebih mudah bagi pemerintah pusat untuk mengontrol wilayah tersebut. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan kebebasan pers di kota tersebut. Tetapi beberapa pendukungnya berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Hong Kong.
Ini adalah perdebatan yang kompleks, dan tidak ada jawaban yang jelas. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Hong Kong saat ini berada di tengah-tengah perubahan besar, dan dampaknya akan terasa dalam waktu yang lama. (AFP/Z-3)
Hukuman mati akan dijatuhkan kepada siapa pun yang membunuh warga Israel dengan motif rasial dan dengan tujuan merugikan Negara Israel.
PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang.
PENAMBAHAN pos menteri dalam kabinet dinilai sudah sesuai amanat Undang-Undang terkait pengelolaan haji yang baru disahkan.
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Penyesuaian yang dilakukan Washington dinilai sejalan dengan pandangan Rusia.
Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengapresiasi Polri yang menempati urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian WISPI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved