Berita Terbaru tapera Hari Ini

Sama-sama Bantu MBR Punya Rumah, Apa Bedanya Tapera dan FLPP?

Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera

Buruh Takut Iuran Tapera Dikorupsi

Buruh menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digadang pemerintah. Para pekerja khawatir uangnya dijadikan ladang korupsi.

Buruh: Tapera Bentuk Lepas Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah dinilai melepas tanggung jawab untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Tapera, Bikin Gaji kian Terkikis

PRESIDEN Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

9,9 Juta Backlog Perumahan bakal Selesai dengan Iuran Tapera

Kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengikutsertakan karyawan swasta dapat menjadi solusi kesenjangan kebutuhan (backlog) kepemilikan rumah di Tanah Air.

Tapera Diklaim Mudahkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Peroleh Hunian

KOMISIONER Badan Pengelola Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan Tapera dipastikan bertujuan meringankan masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak sesuai dengan UU 4/2016.

Kewajiban Iuran Tapera akan Tekan Daya Beli Masyarakat, Ini Alasannya

KEWAJIBAN iuran Tapera diyakini secara tidak langsung akan menekan daya beli masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Iuran Tapera melalui pemotongan gaji akan mengurangi disposal income

Moeldoko: Iuran Tapera Bukan Biayai Makan Siang, Apalagi IKN

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kebijakan Tapera yang melibatkan pekerja swasta bukan untuk mendanai program Prabowo Subianto yakni makan siang gratis maupun pembangunan IKN

Iuran Tapera tidak Selesaikan Kekurangan Rumah

Iuran Tapera yang melibatkan kepesertaan pekerja swasta atau buruh bukan solusi utama menyelesaikan permasalahan kesenjangan kebutuhan (backlog) kepemilikan rumah di Tanah Air.

Wapres Jamin Dana Pekerja di Tapera Aman

Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman

Potong Gaji untuk Tapera tak Dibatalkan, Airlangga: Kita Terus Sosialisasikan

PEMERINTAH tidak berencana membatalkan PP 21/2024 yang menjadi payung hukum ketentuan pemotongan gaji karyawan swasta sebesar 3% untuk iuran Tapera.

Pemerintah Berupaya Hunian dari Tapera Dekat Perkantoran

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan membangun rumah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di lokasi strategis, dekat dengan pusat-pusat perkantoran. 

Pengusaha dan Pekerja di Batam Kompak Tolak Iuran Tapera

Adanya pemotongan untuk Tapera akan semakin memberatkan di tengah depresiasi Rupiah dan melemahnya permintaan pasar.

FSPMI Sumut Nilai Tapera Memberatkan Buruh

Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.

KSPSI Jawa Barat Tolak Penyelenggaraan Tapera

KSPSI Jabar menilai  kebijakan pemerintah terkait kewajiban iuran untuk Tapera dengan potongan sebesar 3% dari gaji setiap bulan dianggap tak sensitif dengan kondisi perekonomian rakyat.

Gelombang Penolakan Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera Terus Bermunculan

KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Polemik Tapera, Ketum REI Dorong Penyatuan Iuran Rakyat Seperti Singapura

Pemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. 

Ini Respons Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal Polemik Iuran Tapera

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.

Legislator Minta Tapera Tidak Menyusahkan Pekerja Berpendapatan Rendah

Kebijakan pemotongan gaji atau pendapatan para pekerja untuk menyimpan dana dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) perlu dipertimbangkan secara cermat.

Legislator Ingatkan Pentingnya Regulasi Tapera agar Tak Berujung Masalah Hukum Mirip ASABRI dan Jiwasraya

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti perlunya pengaturan yang cermat terkait kebijakan pemotongan gaji atau pendapatan untuk Tapera

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia