Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
"Selanjutnya KKP akan terus meningkatkan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana arahan Presiden pada sidang kabinet 18 Juni 2020."
Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kaltim harus mengelola anggaran tepat sasaran, terutama penyesuaian di masa pandemi covid-19. Jangan sampai terjerat kasus hukum
Penyaluran anggaran penanganan covid-19 lamban karena penggunaan data dari kementerian/lembaga yang tidak update.
Serapan anggaran kesehatan dalam program PEN diketahui baru mencapai 4,68%. Padahal, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 87,5 triliun.
"Data terkini penerima bantuan sosial sampai sekarang masih belum up to date dan ada di banyak K/L, sehingga perlu ada lembaga yang mengatur bantuan sosial dari seluruh lembaga."
"Sekarang saya pantau setiap hari. Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen, kalau masih rendah saya telepon langsung."
“Kami mohon berkenan dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV yang terhormat, dalam mempelajari dan mempertimbangkan pagu indikatif ini," kata Menteri Siti.
ANGGARAN penanganan pandemi virus korona baru atau covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih cukup
Naiknya anggaran tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik pada kuartal III dan IV 2020.
Fungsi DPR perlu tetap berjalan optimal meskipun di tengah pandemi ini termasuk pengawasan.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, pada 2020 menargetkan 8 juta wisatawan.
ANGGARAN untuk peningkatan prestasi tahun depan terancam tidak akan dicairkan pemerintah jika induk cabang olahraga yang menerima bantuan dana program pemusatan latihan nasional
Pada TA 2019, anggaran fisik untuk 50 paket proyek fisik yakni pekerjaan jalan lingkungan, jalan kabupaten dan saluran air minum telah menyerap angka Rp50 miliar.
Sudah bongkar pasang trotoar, halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO), duit DKI masih banyak yang belum terpakai
"Kami mengapresiasi semua yang telah bekerja. Insyaallah nanti segera mungkin kita bisa melaksanakan. Bahkan sebagian dari program itu sudah bisa kita lakukan percepatan sebelum awal 2020."
Kementerian Keuangan menilai kinerja perencanaan dan manajemen anggaran Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum optimal menyusul masih rendahnya serapan anggaran APBN 2019.
Saat ini yang terpenting, kata Jokowi, bukan berapa besar anggaran yang terealisasi melainkan besar manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat.
Ia pun mengingatkan jangan sampai alokasi anggaran hingga akhir tahun nantinya belum terealisasi
PSI menilai jawaban Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kinerja Pemprov DKI.
Kemendagri akan undang seluruh kepala daerah untuk sinkronisasi pengawasan supaya tak ada penyimpangan anggaran.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved