OPD di Kaltim Diminta Kelola Anggaran Tepat Sasaran

WAKIL Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengingatkan agar pejabat di daerahnya berhati-hati dalam menggunakan anggaran, jangan sampai terjerat pada kasus hukum. Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kaltim harus mengelola anggaran tepat sasaran, terutama penyesuaian di masa pandemi covid-19.

Ia mengaku kaget atas operasi tangkap tangan KPK yang mengamankan pasangan pejabat di Kabupaten Kutai Timur.

"Saya minta kepada siapa saja pejabat daerah harus taat pengelolaan keuangan daerah," kata Hadi.

Sekretaris Provinsi Kaltim Muhammad Sa'bani menjelaskan tiap OPD perlu melihat kemampuan daya serap anggaran. Adanya penyesuaian dana lantaran arahan pemerintah pusat agar seluruh daerah melakukan realokasi anggaran akibat covid-19.

"Penyesuaian APBD yang telah ditetapkan harus memperhitungkan kemampuan daya serap dan skala prioritas," tuturnya.

Selain itu, lanjut Sa'bani, dibutuhkan pengetatan penggunaan anggaran yang memiliki potensi pemborosan. Ia pun memastikan seluruh OPD telah memahami arahan dari kepala daerah masing-masing di Kaltim. Pandemi saat ini dinilai menyebabkan terhambatnya pemasukan negara dan daerah.

"Jadi, penggunaan anggarannya harus tepat sasaran, perlu berhemat. Semoga bisa dilaksanakan," ucapnya.

Terkait penyesuaian APBD Kaltim 2020, Sa'bani memastikan anggaran Kaltim tidak sampai berkurang 50%.

"Anggaran Kaltim tidak sampai hilang separuh. Perkiraan kita, kurang sekitar Rp3 triliun dari Rp11 triliun. Berarti masih sekitar Rp8 triliun," pungkasnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari