Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN senilai Rp80 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, pada Tahun Anggaran 2019 untuk infrastrukutur jalan, jembatan, dan air bersih, terealisasi hingga 90 %. Anggaran tersebut selain terserap untuk membiayai 50 paket proyek fisik, juga membiayai konsultansi lebih dari 100 paket.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Lembata, Paskalis Tapobali, kepada Media Indonesia di Lembata, Selasa (17/12).
"Belanja modal kita tahun ini lumayan, walaupun kita bergerak terlambat. Praktis pekerjaan fisik dilaksanakan sejak Agustus 2019. Kita punya waktu 3 sampai 4 bulan untuk menyelesaikan pelaksanan fisik. Selain itu kami juga membiayai pelaksanaan paket konsultansi," ujar Paskalis.
Baca juga: Longsor Tutup Jalur Ciwidey-Soreang
Kadis PU dan Perhubungan Kabupaten lembata itu mengaku bersyukur karena di pengujung 2019, secara output, dinas yang dipimpinnya itu bisa menyerap anggaran maupun realisasi fisik infratsrukutur telah rampung hingga 90%.
Disebutkan, pada TA 2019, anggaran fisik untuk 50 paket proyek fisik yakni pekerjaan jalan lingkungan, jalan kabupaten dan saluran air minum telah menyerap angka Rp50 miliar. Sedangkan untuk kebutuhan konsultansi sekitar 100 paket lebih, menelan angka Rp30 miliar.
Pantauan Media Indonesia, sejumlah ruas jalan kabupaten seperti ruas jalan segmen Waikomo-Belang telah rampung. Ruas jalan di segmen tersebut dikerjakan dengan sistem rigid beton dengan ketebalan 9 sentimeter. Namun tersisa pekerjaan pekerjaan minor seperti penimbunan bahu jalan terus dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. (OL-1)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved