Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN penanganan pandemi virus korona baru atau covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih cukup kendati jumlah pasien positif covid-19 terus bertambah. Babel juga masih memiliki dana dari masyarakat yang disampaikan ke rekening Babel Peduli.
"Anggaran covid-19 kita sampai saat ini masih ada dan masih cukup untuk penanganan covid-19," kata Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan seusai peletakan batu pertama Kantor Polres Pangkalpinang, kemarin.
Ia menjelaskan anggaran covid-19 sebesar Rp72 miliar terbagi di beberapa pos, antara lain pos Dinas Kesehatan Provinsi Babel dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) covid-19. Dari non-APBD ada dana Babel Peduli yang merupakan sumbangan dari masyarakat, perusahaan swasta, dan BUMN.
Sumbangan di rekening Babel Peduli, lanjut Erzaldi, antara lain digunakan untuk membiayai tes swab PCR pasien covid-19. Saat ini jumlah positif covid-19 di Babel tercatat 145 pasien.
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Akli juga menyatakan dana covid-19 da ri APBD di kota itu juga masih cukup. "Apalagi kami juga mendapatkan bantuan APD (alat pelindung diri) dari Kementerian Kesehatan." Sementara itu, anggaran penanganan covid-19 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebesar Rp236 miliar belum terserap maksimal. Dana sebesar itu diperuntukkan tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar.
"Anggaran itu belum dimanfaatkan 100% oleh tiga SKPD itu," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba. Hingga saat ini, lanjutnya, alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Rp26 miliar untuk semua rumah sakit dan puskesmas belum 100% dimanfaatkan. Demikian pula dengan BPBD, dari anggaran Rp7,8 miliar, baru dimanfaatkan sekitar Rp4 miliar. Dinas Sosial baru memanfaatkan Rp24 miliar dari alokasi Rp52 miliar.
Menurut Rahmat, anggaran untuk BPBD mendapatkan tambahan Rp3,8 miliar, untuk operasional, termasuk untuk Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam kebakaran, kecamatan, dan kelurahan. (RF/LN/N-1)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved