Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut Kementerian Kesehatan bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas rendahnya serapan anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dalam hal ini, ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit, seolah-olah itu hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sebenarnya tidak juga," pungkas Ani, sapaan akrabnya, Selasa (30/6).
Baca juga: Menkeu: Penyerapan Anggaran Kesehatan Baru 4,68%
Gugus Tugas Covid-19 misalnya, turut berperan dalam penyerapan anggaran bidang kesehatan. Seperti, pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan pemugaran rumah sakit rujukan untuk penanganan covid-19. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki andil dalam serapan anggaran kesehatan. Khususnya, untuk pembayaran klaim tagihan yang diajukan rumah sakit.
Lebih lanjut, dia mengatakan penyaluran anggaran di bidang kesehatan juga mencakup insentif pajak kepada rumah sakit yang menangani kasus covid-19. "Karena memang banyak jalurnya dari (anggaran) Rp 87,5 triliun ini. Ada yang dalam bentuk insentif pajak. Itu diberikan langsung kepada rumah sakit untuk jasa kesehatan,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
“Namun, kita akan tracking. Karena kalau itu bisa digunakan pihak yang memang membutuhkan untuk mengatasi (dampak) ekonomi, terutama bidang kesehatan, itu menjadi lebih baik. Sehingga, bisa memulihkan kondisi sosial dan ekonomi," jelas Ani.
Baca juga: Jokowi: Tujuh Perusahaan Segera Relokasi Pabrik ke Indonesia
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (29/6), Ani menyatakan serapan anggaran bidang kesehatan dalam program PEN baru mencapai 4,68%. Padahal, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 87,5 triliun.
Ani menilai masih ada persoalan dalam realisasi belanja dan fisik. Sehingga, percepatan proses penagihan merupakan hal penting. Insentif tenaga kesehatan misalnya, terdapat masalah verifikasi dan administrasi yang dianggap terlalu kaku. Begitu juga dengan klaim biaya perawatan pasien, yang verifikasinya belum dilakukan rumah sakit.(OL-11)
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
ANGGOTA DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan normalnya indeks keyakinan konsumen (IKK) pada akhir tahun Desember nanti akan cenderung membaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved