Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut Kementerian Kesehatan bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas rendahnya serapan anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dalam hal ini, ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit, seolah-olah itu hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sebenarnya tidak juga," pungkas Ani, sapaan akrabnya, Selasa (30/6).
Baca juga: Menkeu: Penyerapan Anggaran Kesehatan Baru 4,68%
Gugus Tugas Covid-19 misalnya, turut berperan dalam penyerapan anggaran bidang kesehatan. Seperti, pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan pemugaran rumah sakit rujukan untuk penanganan covid-19. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki andil dalam serapan anggaran kesehatan. Khususnya, untuk pembayaran klaim tagihan yang diajukan rumah sakit.
Lebih lanjut, dia mengatakan penyaluran anggaran di bidang kesehatan juga mencakup insentif pajak kepada rumah sakit yang menangani kasus covid-19. "Karena memang banyak jalurnya dari (anggaran) Rp 87,5 triliun ini. Ada yang dalam bentuk insentif pajak. Itu diberikan langsung kepada rumah sakit untuk jasa kesehatan,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
“Namun, kita akan tracking. Karena kalau itu bisa digunakan pihak yang memang membutuhkan untuk mengatasi (dampak) ekonomi, terutama bidang kesehatan, itu menjadi lebih baik. Sehingga, bisa memulihkan kondisi sosial dan ekonomi," jelas Ani.
Baca juga: Jokowi: Tujuh Perusahaan Segera Relokasi Pabrik ke Indonesia
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (29/6), Ani menyatakan serapan anggaran bidang kesehatan dalam program PEN baru mencapai 4,68%. Padahal, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 87,5 triliun.
Ani menilai masih ada persoalan dalam realisasi belanja dan fisik. Sehingga, percepatan proses penagihan merupakan hal penting. Insentif tenaga kesehatan misalnya, terdapat masalah verifikasi dan administrasi yang dianggap terlalu kaku. Begitu juga dengan klaim biaya perawatan pasien, yang verifikasinya belum dilakukan rumah sakit.(OL-11)
MENINGKATNYA kasus campak di Indonesia dinilai berkaitan dengan turunnya cakupan imunisasi rutin lengkap dalam beberapa tahun terakhir.
KABUPATEN Sumenep, Jawa Timur menetapkan Kasus Luar Biasa (KLB campak) karena kasus yang mulai menunjukkan grafik meningkat. Per 21 Agustus 2025 terdeteksi 1.035 kasus campak di Sumenep.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) tengah mengejar target eliminasi kasus campak di Sumenep, Madura. Saat ini telah ditetapkan status Kejadian Luar Biasa campak (KLB Campak) di Sumenep.
Kasus Raya, anak yang meninggal karena tubuhnya dipenuhi dengan cacing di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seharusnya bisa dicegah jika keluarga dan lingkungan sekitar saling mengingatkan.
Jika diabetes menyerang di usia muda, tubuh akan terpapar kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu panjang, sehingga risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke dan lainnya meningkat
KEMENTERIAN Kesehatan bersama MSD Indonesia resmi meluncurkan kampanye nasional edukasi kesehatan “Tenang untuk Menang 2025" di Kota Bandung, Kamis (14/8).
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved