Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan kepada para menteri, pimpinan lembaga negara serta kepala daerah untuk segera menyalurkan anggaran yang telah disiapkan untuk percepatan penanganan covid-19 di bidang kesehatan.
Hal tersebut sangat penting dilakukan demi memperlancar peredaran uang sehingga mampu memacu daya beli masyarakat.
Untuk memastikan anggaran tersalurkan dengan baik, Jokowi pun memantau perkembangan kinerja kementerian/lembaga setiap hari.
"Sekarang saya pantau setiap hari. Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen, kalau masih rendah saya telepon langsung saya tegur menterinya atau kepala lembaganya," ujar Jokowi saat memberi arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).
"Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering dan sedikit. Kita harus terus belanja, kita dorong agar peredaran uang di masyarakat semakin banyak," tambahnya.
Baca juga: Presiden Tinjau Posko Penanganan Covid-19 di Jateng
Tidak hanya belanja untuk bidang kesehatan, Jokowi juga meminta penyaluran bantuan sosial semakin dipercepat.
"Ini penting agar jaring pengaman sosial bagi warga kita terpenuhi terutama yang memang terkena dampak dari covid-19," tuturnya.
Terkait sektor ekonomi, kepala negara juga mengatakan pentingnya pemberian stimulus bagi para pelaku usaha terutama untuk golongan mikro, kecil dan menengah.
"Ini betul-betul harus kita lihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga disiapkan. Pemerintah pusat menyiapkan, pemerintah provinsi menyiapkan, pemerintah kabupaten/kota menyiapkan. Ini berlapis agar tidak ada yang tercecer," jelas Presiden. (A-2)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved