Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter menilai bahwa mandeknya penyaluran anggaran covid-19 dikarenakan penggunaan data dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang lambat dan tidak update.
Maka dari itu, dia menyarankan pemerintah untuk memfokuskan data khususnya penerima bantuan sosial kepada satu lembaga untuk mengkoordinasikan data tersebut.
"Data terkini penerima bantuan sosial sampai sekarang masih belum up to date dan ada di banyak K/L, sehingga perlu ada lembaga yang mengatur bantuan sosial dari seluruh lembaga, kementerian maupun sumbangan secara terpusat," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (30/6).
Lebih lanjut, Chris juga menekankan bantuan pemerintah pada sektor usaha juga harus menggunakan mekanisme negative list dalam ketentuan subsidi pajak.
Pasalnya saat ini ketentuan subsidi pajak menggunakan mekanisme positive list sehingga banyak sektor yang dikatakan tidak menerima bantuan.
"Jadi, nantinya yang diatur hanya yang tidak berhak dibantu, sisanya semua harus dibantu," sambung Chris.
Baca juga: Presiden: Segera Salurkan Anggaran secara Cepat
Selain itu, Chris juga mengomentari terkait pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang dikatakan masih belum efektif.
Menurutnya saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan lagi rapid test, tapi ketersediaan PCR dan swab test di seluruh pelosok Indonesia.
"Juga kemampuan daya tampung rumah sakit, termasuk ruang isolasi harus dipeecepat. Karena itu akan makan waktu yang cukup lama, maka bantuan sosial harus segera berjalan. Baik kepada seluruh masyarak yang terkena dampak atau seluruh sektor dunia usaha yang terkena dampak," pungkasnya. (A-2)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aturan pengupahan berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur.
Mukota bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang strategis untuk menyiapkan kepemimpinan dunia usaha yang visioner dan relevan dengan tantangan global.
Kampus didorong untuk menggeser orientasi dari sekadar mencetak pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
Kadin Kota Tasikmalaya berkomitmen mengambil peran aktif sebagai fasilitator antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan mitra nasional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved