KEMENTERIAN Keuangan menilai kinerja perencanaan dan manajemen anggaran Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum optimal menyusul masih rendahnya serapan anggaran APBN 2019.
Hingga akhir November 2019 serapan anggaran APBN baru mencapai 75,5 persen atau Rp7,42 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Usdek Rahyono, mengatakan perlu dilakukan upaya maksimal oleh semua pemangku kepentingan untuk melakukan monitoring, evaluasi sekaligus mengawal secara intens penyerapan DIPA.
"Perlu dihindari permasalahan penyerapan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya yang tidak optimal akibat penyerapan anggaran selalu
menumpuk di akhir tahun," tuturnya, Rabu (27/11).
Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalsel mencatat hingga 20 November 2019 serapan anggaran baru mencapai 75,5 persen atau Rp7,42 triliun. Pihaknya menargetkan sisa waktu 5 pekan ke depan ada serapan sebesar Rp1,4 triliun sehingga tingkat serapan mencapai 90 persen.
Tema kebijakan fiskal nasional 2020 ini yaitu APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Dengan
lima program prioritas kerja pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan kendala regulasi, transformasi ekonomi dan penyederhanaan birokrasi.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengharapkan adanya terobosan dalam penyederhanaan birokrasi dan upaya mengatasi kendala regulasi yang menghambat pembangunan di daerah.
"Kita berharap anggaran APBN ini dapat terserap maksimal dan dimanfaatkan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan berjalan lancar dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. (OL-11)
