ANGGOTA DPRD Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyayangkan responS Gubernur DKI Anies Baswedan terkait anggaran Rp82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.
“Bukan jawaban semacam itu yang publik tunggu dari Gubernur Anies. Pada kenyataannya, seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung,” kata William di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/10).
Baca juga: Terkait Anggaran Janggal, Anies Tuding PSI Cuma Manggung
Ia menilai jawaban Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kinerja Pemprov DKI.
William menyatakan, Anies sudah dua tahun menjadi gubernur. Ia sudah punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggapnya belum ideal.
“Yang terjadi sekarang, Pak Gubernur mengkambing hitamkan sistem dan bawahannya. Kalau beliau baru jadi gubernur selama dua minggu, mungkin bisa diterima. Pertanyaaannya, selama dua tahun ini, kenapa belum juga dikerjakan?” ucap William
Baginya, penting sekali rakyat bisa melihat isi penggunaan uang mereka. Pasalnya APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya.
“Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami ,” tutur William.
Pada Rabu kemarin, di Balai Kota, Anies mengatakan, “Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,"ujar mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan 2014-2016 itu. (OL-8)
