Berita Terbaru Revisi Uu Tni Hari Ini

Diam-diam Komisi I DPR Kebut Rapat Revisi UU TNI di Hotel Bintang Lima

KOMISI  I DPR diam-diam rapat panitia kerja (panja) Revisi Undang-Undang (UU) TNI

Komnas HAM Minta Perluasan Jabatan TNI-Polri Dihapus

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana untuk memperluas kewenangan TNI-Polri yang sudah menjadi perhatian publik. 

PKB: Harus Hati-hati Tempatkan TNI di Jabatan Sipil

Penempatan individu dalam satu jabatan harusnya didasarkan prinsip meritokrasi.

DPR Sebut Revisi UU TNI Jamin Supremasi Sipil dan tidak Kembalikan Dwifungsi ABRI

Pembahasan mengenai revisi UU TNI menekankan untuk menjamin supremasi sipil dalam kerangka negara demokrasi.

Stagnasi Jabatan, Panglima TNI Usul Percepatan Masa Dinas Perwira

PANGLIMA TNI Agus Subiyanto mengusulkan percepatan masa dinas perwira dibahas dalam revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia atau Revisi UU TNI.

Panglima TNI Singgung Regenerasi hingga Kesiapan Tempur dalam Pembahasan Revisi UU TNI

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto menyinggung soal beberapa hal seperti regenerasi dan sesiapan tempur prajurit dalam pembahasan soal Revisi UU TNI.

Komisi I: TNI Aktif Harus Mundur jika Ditempatkan di Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengapresiasi Panglima TNI yang menegaskan tentang prajurit TNI yang harusmundur jika isi jabatan sipil.

Revisi UU TNI, Penempatan Prajurit TNI Aktif di Bidang Kelautan dan Perikanan Disebut Paling Rasional

Penempatan prajurit TNI aktif pada bidang Keamanan Laut serta Kelautan dan Perikanan menjadi hal yang dapat dirasionalisasi dalam revisi UU TNI.

Panglima TNI Nilai UU TNI tak Lagi Relevan dan Butuh Direvisi

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto menilai Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI butuh direvisi karena tak lagi relevan.

TNI Respons Soal Nasib Letkol Teddy dan Letjen Novi Helmy

Terdapat pasal-pasal yang harus dipantau dan dikritisi, khususnya terkait dengan perluasaan di jabatan sipil dan perluasan tugas operasi militer selain perang.

Perluasan Jabatan Sipil yang Bisa Diisi TNI Aktif Dinilai tidak Tepat

Pemerintah mengusulkan perluasan cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15.

Menteri Pigai Minta Dirut Bulog dari TNI Harus Mundur, jangan Rusak Integritas dan Moralitas

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menanggapi jabatan Direktur Utama Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang masih berstatus aktif sebagai prajurit TNI

Amnesty International: Revisi UU TNI Langkah Mundur Indonesia

KOMISI I DPR RI dan pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI).

Inilah Usulan 15 Kementerian dan Lembaga yang Boleh Diisi Prajurit Aktif

Pemerintah memperluas cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15.

Imparsial Sebut Pembahasan RUU TNI di Komisi I Terburu-buru

DPR dan pemerintah sampai saat ini tidak pernah memublikasi naskah akademik maupun draft RUU perubahan terhadap UU TNI. Terlebih, rencana revisi ini menuai kritik tajam

Panglima TNI: Prajurit Aktif yang Menjabat di Kementerian Lembaga Bakal Pensiun atau Mundur

Ada sejumlah perwira TNI yang ditempatkan pada jabatan sipil menjadi sorotan. Salah satunya, Letkol Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat Sekretaris Kabinet

Komisi I DPR Sebut Usia Pensiun Prajurit TNI tidak Adil

KETUA Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, Utut Adianto menilai ada perbedaan antara usia pensiun TNI dengan aparatur sipil negara (ASN) di institusi negara lainnya.

Revisi UU TNI, Tiga Mantra TNI Diusulkan di Bawah Kemenhan

ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggarini menyebut ada usulan tiga mantra TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dibahas pada revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 

Kontras: Revisi UU TNI akan Perkuat Militerisme di Ranah Sipil

Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.

Komisi I DPR Serap Aspirasi Publik Terkait Revisi UU TNI

revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait aturan mengenai jabatan sipil bagi anggota TNI aktif, belum final dan masih dalam tahap diskusi.

Timur Tengah Baru

Mewaspadai Risiko Komersialisasi dan Politisasi Data Pribadi Warga

Refleksi Lima Dekade MUI dalam Mengembangkan Arsitektur Ekonomi Syariah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia