Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengapresiasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menegaskan tentang prajurit TNI yang harus pensiun dini atau mundur jika ditempatkan pada jabatan sipil.
"Pernyataan ini secara langsung bisa menjawab keresahan publik terkait dengan keterlibatan prajurit TNI di jabatan sipil," ujar Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Agus Subiyanto beserta para Kepala Staf Angkatan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3)
Amelia menegaskan, beberapa minggu terakhir isu terkait revisi UU TNI menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terutama terkait prajurit yang dapat mengisi jabatan sipil, serta perpanjangan usia pensiun perwira aktif.
"Sebagai anggota Komisi I tentu saja kami sangat menjaga dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang sangat besar ini," tandasnya.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu mengusulkan adanya peraturan Panglima tentang TNI isi jabatan sipil.
"Tentunya dengan ketentuan bahwa mereka harus memenuhi kriteria standar kelayakan objektif. Misalnya, latar belakang pendidikan atau kesarjanaan yang relevan," tegasnya.
Langkah itu penting untuk memastikan bahwa sistem meritokrasi tetap berjalan dengan baik, serta menghindari potensi kecemburuan di kalangan ASN terkait penempatan tersebut.
"Selain itu, tentu saja kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil bukan semata-mata karena latar belakang militer mereka, tetapi betul-betul didasarkan pada kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional," ujar Amelia. (H-3)
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto angkat bicara soal iuran 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun. Isu itu mencuat setelah Indonesia memutuskan untuk masuk Dewan Perdamaian
UNTUK memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik, anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk meninjau program MBG) di Kabupaten Toba, Senin (13/10).
Penguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan
KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa ketentuan terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI tidak bertentangan dengan UUD 1945.
KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa pengisian militer aktif atau TNI dalam jabatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tak bertentangan dengan konstitusi.
Nama Lola Nelria Oktavia mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026.
Ruang Rapat Komisi III DPR RI mendadak panas pada Rabu (28/1).
Mahalnya harga pupuk membuat petani mengurangi dosis pemupukan sehingga berdampak pada penurunan produktivitas.
Awal minggu ini, kasus keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat, telah menyebabkan korban hingga 842 siswa.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat dalam tuntutan 17+8.
FRAKSI Partai NasDem di DPR RI meminta agar seluruh hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang telah dinonaktifkan dari anggota DPR segera dihentikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved