Konflik AS-Israel vs Iran Memanas, DPR Peringatkan Ancaman Krisis Energi dan Beban Fiskal Nasional

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini  mengingatkan pemerintah bahwa serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Konflik terbuka dua kekuatan regional tersebut dinilai memberikan dampak pada ekonomi Indonesia, terutama sektor energi dan nilai tukar Rupiah.

Amelia menekankan bahwa konfrontasi ini dapat menyeret aktor-aktor global lainnya jika tidak segera diredam melalui jalur diplomasi internasional.

“Eskalasi ini tidak hanya berdampak pada kawasan, tetapi juga bisa memperluas spektrum krisis secara global. Indonesia harus berperan aktif mendorong deeskalasi guna mencegah konflik meluas,” ujar Amelia melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/3/2026).

Baca juga : Prabowo: Indonesia harus Siap Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah

Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap guncangan di Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi dunia. Lonjakan harga minyak mentah dipastikan akan membebani kas negara.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2025, sekitar 30,39 persen kebutuhan minyak mentah untuk kilang BBM nasional masih bergantung pada impor.

“Kenaikan harga energi akan berimplikasi langsung pada beban fiskal negara, tekanan inflasi, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri,” katanya.

Baca juga : Prabowo masih Kukuh Mau Jadi Mediator Iran-Amerika Serikat

Selain faktor ekonomi, Amelia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak. Ia meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi dan respons diplomatik yang cepat jika situasi memburuk.

Untuk menjaga ketahanan nasional, Amelia mendorong pemerintah untuk mengamankan jalur logistik guna memastikan rantai pasok energi nasional di jalur maritim Indonesia tetap aman. Selain itu, ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mencari alternatif sumber energi guna mengurangi ketergantungan impor dari wilayah konflik. 

Terakhir, ia meminta pemerintah memastikan stabilitas ekonomi dengan menyiapkan bantalan untuk menjaga nilai tukar Rupiah dan arus investasi dari ketidakpastian global.

Lebih lanjut, di level internasional, Amelia mendesak Kementerian Luar Negeri agar menekan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melakukan mediasi aktif. Menurutnya, gencatan senjata harus segera dicapai sebelum eskalasi berkembang menjadi perang regional yang lebih destruktif.

“DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian internasional. Langkah diplomatik yang tegas dan kolektif menjadi krusial saat ini,” pungkasnya. (H-4)