Konflik AS-Israel vs Iran Memanas, DPR Ingatkan Ancaman Serius pada Stok BBM Nasional

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi serangan antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran. Amelia memperingatkan bahwa konflik terbuka dua kekuatan regional tersebut tidak hanya mengancam stabilitas geopolitik global, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan energi dan fiskal Indonesia, khususnya stok BBM.

Amelia menyoroti posisi Indonesia yang masih sangat bergantung pada pasokan energi luar negeri. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2025, sekitar 30,39 persen kebutuhan kilang BBM nasional masih dipenuhi melalui impor minyak mentah.

“Eskalasi ini situasi serius. Gangguan distribusi energi global, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini akan membebani fiskal negara dan menekan inflasi domestik,” ujar Amelia melalui keterangannya, Senin (2/3).

Baca juga : Pertamina Kuatkan Mitigasi Dampak Perang AS-Israel dan Iran

Amelia mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat koordinasi lintas kementerian guna mengamankan rantai pasok energi nasional. Ia menekankan pentingnya optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan sebagai langkah mitigasi risiko jika konflik meluas.

Selain aspek ekonomi, Amelia mengingatkan potensi ketidakpastian global yang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah serta arus investasi asing (FDI) ke tanah air.

"Pemerintah harus bertindak cepat mengamankan jalur maritim kita dan memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ini," tegasnya.

Baca juga : DPR Desak Pemerintah Berani Suarakan Sanksi Tegas untuk AS-Israel, Buntut Tewasnya Pemimpin Iran

Di level internasional, Amelia mendorong Kementerian Luar Negeri RI untuk mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengambil peran mediasi aktif. Indonesia diharapkan tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif untuk mendorong gencatan senjata.

“DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian. Langkah diplomatik yang tegas sangat krusial agar eskalasi tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif,” tambah Amelia.

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan skema kontinjensi yang jelas untuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak perang tersebut. Amelia mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog demi mencegah dampak lanjutan terhadap perekonomian dan keamanan global. (H-3)