Panglima TNI Singgung Regenerasi hingga Kesiapan Tempur dalam Pembahasan Revisi UU TNI

UU TNI Digugat ke MK, Ibu Korban Pertanyakan Aparat Pembunuh Anak hanya Dihukum 10 Bulan

SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi (MK).

UU TNI dan Polri Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2025

Mahkamah Konstitusi mencatat UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak digugat sepanjang 2025, disusul UU Polri dan UU Pemilu.

Naskah Akademik Revisi UU TNI Dinilai Krisis Mutu

PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.

Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI Dinilai sebatas Formalitas

Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Pemohon juga menyinggung TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 yang menegaskan bahwa peran sosial-politik militer pada masa lalu menyebabkan distorsi dalam demokrasi.

MK Tolak Uji Materiil UU TNI, Surat Kuasa tidak Sah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau UU TNI. 

Naskah Akademik Revisi UU TNI Dinilai Krisis Mutu

PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.

Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI Dinilai sebatas Formalitas

Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.

TNI Sambangi Kejagung, Telusuri Dugaan Penunggangan Isu RUU TNI oleh Marcella Santoso

(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap TNI Dinilai Masih Wajar

SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari  93 persen.

Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru

PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia