Berita Terbaru Revisi Uu Tni Hari Ini

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Setop Pembahasan Revisi UU TNI

Pemerintah dan DPR diminta menghentikan pembahasan soal revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

Revisi UU TNI, Golkar: Tenaga Prajurit TNI Dibutuhkan di Jabatan Sipil

Revisi UU TNI tak boleh membuat demokrasi tercederai.

Anggota Komisi I DPR Minta Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit TNI Dikaji Ulang

ANGGOTA Komisi I DPR RI Frederick Kalalembang meminta usulan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI yang sedang dibahas dalam revisi UU TNI dikaji ulang.

Revisi UU Harus Perketat Pengawasan Penugasan Prajurit TNI

DPR RI dan pemerintah dinilai harus memperketat pengawasan penugasan prajurit dalam revisi Undang-Undang TNI yang saat ini sedang berjalan.

Revisi UU TNI Timbulkan Kekhawatiran

RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.

Kental Nuansa Orde Baru, Imparsial Minta Pembahasan Revisi UU TNI tidak Dilanjutkan

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.

DPR Pastikan Pembahasan Revisi UU TNI Libatkan Publik

ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pihaknya akan melibatkan publik di dalam pembahasan revisi UU TNI.

Imparsial: TNI Dipersiapkan untuk Perang, bukan Duduki Jabatan Sipil

Menurut Hussein, perubahan tersebut akan memperluas wewenang TNI aktif. Ia menyoroti seharusnya TNI fokus pada tugasnya sebagai alat pertahanan negara.

Revisi UU TNI, UU Polri dan UU Kejaksaan Akan Persempit Ruang Gerak Masyarakat

Berbagai RUU juga dimaksudkan hanya untuk menambah atau memperluas kewenangan masing-masing lembaga. Ardi mengatakan bahwa kewenangan lembaga negara tersebut semestinya dibatasi.

Perluasan Operasi Militer Bisa Bangkitkan Dwifungsi TNI

Menurutnya, perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan yang berpotensi meluas menjadi alat negara di bidang keamanan negara merupakan isu yang paling krusial.

Kemhan Apresiasi Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025

KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) mengapresiasi revisi Undang-Undang TNI sebagai inisiatif DPR masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Revisi UU TNI Dinilai Dapat Menghidupkan Dwifungsi Secara Halus

SETARA Institute menyatakan rencana penyusunan revisi UU TNI harus dipersoalkan. Sebab, perubahan beleid itu secara perlahan dapat menghidupkan praktik dwifungsi TNI.

DPR tepis RUU TNI akan Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

Dia mengatakan bahwa pada era saat ini anggota TNI tidak bertendensi untuk menduduki jabatan-jabatan di lingkup pemerintahan, namun hanya mengisi kebutuhan posisi yang memang diperlukan.

PSKP UGM: Ada Upaya Mengembalikan Dwifungsi ABRI Lewat Revisi UU TNI

adanya keinginan pihak tertentu untuk mengembalikan Dwi Fungsi ABRI. Itu, dilakukan dengan cara akan melakukan revisi UU TNI

Revisi UU TNI dan Nostalgia 2004

Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.

Megawati tak Setuju Revisi UU TNI dan UU Polri

KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI

Ramai-Ramai Tolak Revisi UU TNI Polri

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM

Ketua Komisi I DPR Tegaskan Usulan Prajurit Boleh Berbisnis Tak Masuk ke Draf Revisi UU TNI

KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen.

Wacana Prajurit Boleh Berbisnis di RUU TNI, DPR: Bintang 2 yang Mengusulkan

USULAN soal prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) boleh berbisnis di dalam Revisi UU 34/2004 tentang TNI dipersoalkan. Hal ini dinilai dapat mengganggu asas profesionalitas.

Usulan Prajurit Boleh Berbisnis di RUU TNI, DPR: Belum Dibahas

soal prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) boleh berbisnis di dalam RUU TNI menuai polemik. Hal ini dinilai dapat mengganggu asas profesionalitas.

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

Mapel Koding dan KA Kini Sah di Sekolah

Timur Tengah Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia