Kemhan Apresiasi Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Malaysia Sebut Ambalat Laut Sulawesi, DPR Minta Pemerintah RI Bersikap Tegas

ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.

Kemhan: Belum Ada Pembahasan Status dan Kepulangan Eks Marinir Satria Arta Kumbara

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait status kewarganegaraan maupun rencana pemulangan Satria Arta Kumbara

Pengamat: Tata Kelola BUMN Pertahanan di Dalam Holding harus Jelas

Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.

Fregat Merah Putih, Kapal Perang Canggih Karya Anak Bangsa Dioperasikan 2026

Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih

Pemerintah Perkuat Kemandirian Alutsista di Tengah Ancaman Konflik Geopolitik Global

KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil.

Kementerian Pertahanan Teken 13 Kontrak untuk Memodernisasi Rumah Sakit Militer

Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan

Menteri Hukum Jelaskan 8 RUU Prioritas Pemerintah

Supratman mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru.

Kental Nuansa Orde Baru, Imparsial Minta Pembahasan Revisi UU TNI tidak Dilanjutkan

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.

Komisi XI DPR Masih akan Kaji Tax Amnesty

KOMISI XI DPR RI menyatakan masih akan mengkaji perihal program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berpeluang bergulir di tahun depan. Peluang itu terbuka lantaran Badan Legislasi DPR 

Lagi, RUU Perampasan Aset Diabaikan DPR

RUU Perampasan aset tidak masuk dalam Prolegnas

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

Tunjangan Fantastis DPR

Paradoks Provinsi Berkinerja Terbaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia