Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) mengapresiasi revisi Undang-Undang TNI sebagai inisiatif DPR masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menilai, revisi tersebut bakal memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pertahanan negara.
"Kami berharap revisi ini dapat mengakomodasi dinamika dan tantangan strategis yang terus berkembang," kata Frega kepada Media Indonesia, Selasa (18/2).
Kemhan, sambungnya, berharap agar revisi UU TNI dapat memperjelas sejumlah aspek, misalnya mekanisme kerja sama TNI dengan kementerian/lembaga, modernisasi alutsista, maupun penguatan sinergi antara komponen pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter guna mewujudkan pertahanan nasional yang komprehensif.
"Kementerian Pertahanan senantiasa siap memberikan masukan dan dukungan penuh dalam proses pembahasan revisi UU ini bersama DPR dan pemangku kepentingan lainnya," pungkas Frega. (Tri/M-3)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait status kewarganegaraan maupun rencana pemulangan Satria Arta Kumbara
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Pindad memiliki kualitas yang bagus, namun pasar industri senjata ringan di dunia sangat kompetitif.
Supratman mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru.
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.
KOMISI XI DPR RI menyatakan masih akan mengkaji perihal program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berpeluang bergulir di tahun depan. Peluang itu terbuka lantaran Badan Legislasi DPR
RUU Perampasan aset tidak masuk dalam Prolegnas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved