Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) mengapresiasi revisi Undang-Undang TNI sebagai inisiatif DPR masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menilai, revisi tersebut bakal memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pertahanan negara.
"Kami berharap revisi ini dapat mengakomodasi dinamika dan tantangan strategis yang terus berkembang," kata Frega kepada Media Indonesia, Selasa (18/2).
Kemhan, sambungnya, berharap agar revisi UU TNI dapat memperjelas sejumlah aspek, misalnya mekanisme kerja sama TNI dengan kementerian/lembaga, modernisasi alutsista, maupun penguatan sinergi antara komponen pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter guna mewujudkan pertahanan nasional yang komprehensif.
"Kementerian Pertahanan senantiasa siap memberikan masukan dan dukungan penuh dalam proses pembahasan revisi UU ini bersama DPR dan pemangku kepentingan lainnya," pungkas Frega. (Tri/M-3)
Korban tewas akibat luka berat yang diderita usai dihantam mobil yang dikendarai MSK.
Para Menhan ASEAN dan AS berbagi perspektif tentang peningkatan kerja sama dalam mendukung Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-AS.
Menteri Pertahanan RI secara otomatis menerima estafet Keketuaan The 17th ADMM dan The 10th ADMM-Plus dalam pertemuan kali ini.
kolaborasi antara Kementerian Investasi, Kemhan dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan masa depan yang lebih meyakinkan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
PRESIDEN Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
RUU Perampasan aset tidak masuk dalam Prolegnas
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.
Supratman mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru.
KOMISI XI DPR RI menyatakan masih akan mengkaji perihal program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berpeluang bergulir di tahun depan. Peluang itu terbuka lantaran Badan Legislasi DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved