Berita Terbaru Prolegnas Prioritas 2025 Hari Ini

Baleg DPR RI Tetapkan 67 RUU Prolegnas 2026, RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU. 

Revisi UU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar Lengkapnya

Baleg DPR, DPD RI, dan pemerintah resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026. RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri masuk daftar prioritas,

Koalisi Sipil: Draft RUU Perampasan Aset tak Perlu Dirombak Total karena Waktu Pembahasan Sempit

Koalisi menilai, waktu pembahasan yang tersisa relatif sempit sehingga DPR diminta untuk menjadikannya pembahasan prioritas

DPR Diminta Serius Bahas RUU Perampasan Aset, Pengamat: Jangan Asal Jadi

Lucius menilai sejauh ini belum ada naskah akademik RUU Perampasan Aset yang disusun oleh DPR.

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas, Pengamat : Jangan Sampai tak Punya Gigi

Zaenur Rohman menilai masuknya RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 jangan hanya pepesan kosong. Ia berharap RUU ini punya daya untuk merampas aset hasil kejahatan

Ada Revisi UU Polri hingga RUU Transportasi Online

Selain itu, Baleg DPR mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU tersebut masuk tiga daftar yang diprioritaskan.

Menteri Hukum Jelaskan 8 RUU Prioritas Pemerintah

Supratman mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru.

Kental Nuansa Orde Baru, Imparsial Minta Pembahasan Revisi UU TNI tidak Dilanjutkan

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.

Kemhan Apresiasi Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025

KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) mengapresiasi revisi Undang-Undang TNI sebagai inisiatif DPR masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Komisi XI DPR Masih akan Kaji Tax Amnesty

KOMISI XI DPR RI menyatakan masih akan mengkaji perihal program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berpeluang bergulir di tahun depan. Peluang itu terbuka lantaran Badan Legislasi DPR 

Lagi, RUU Perampasan Aset Diabaikan DPR

RUU Perampasan aset tidak masuk dalam Prolegnas

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia