Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Pembatasan jam operasional maupun jumlah pengunjung dinilai tidak berpihak kepada pengelola mal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
PELAKSANAAN Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) jelas berdampak pada ekonomi masyarakat. Sebab ekonomi DIY bertopang pada pariwisata.
Nantinya, kebijakan tersebut akan melibatkan babinsa, bhabinkamtibmas, perangkat desa, ketua RT/RW dan satgas-satgas terkecil di tingkat daerah.
Dalam hal ini, Bowo meminta Satgas Covid-19 untuk melakukan kontrol ketat terhadap pasar serta tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Jumlah kasus baru covid-19 di periode 4-31 Januari 2021 ini lebih banyak hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah kasus baru di periode 7 Desember 2020-3 Januari 2021.
Aktivitas warga tidak hanya ke pasar di akhir pekan, melainkan juga pergi ke pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi. Pun ke luar kota mengunjungi saudara
"Volume lalu lintas kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 12,18%,"
Sejumlah kebijakan seperti PSBB dan PPKM tidak berhasil menekan penyebaran kasus Covid-19.
Pos-pos tersebut berfungsi untuk membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pelaksanaan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko berpendapat sulit untuk mengembalikan situasi operasional dengan optimal setelah pandemi covid-19.
Hal itu tidak lepas dari lonjakan kasus covid-19 di DKI Jakarta pascalibur akhir tahun dan rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Dengan didampingi Dandim 0723 Klaten, Letkol (Inf) Joni Eko Prasetyo, Kapolres menjelaskan untuk pengendalian penyebaran covid-19 pihaknya mengimbau masyarakat agar mematuhi PPKM.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) II dinilai tetap memiliki andil dalam mencegah meledaknya transmisi Covid-19 di tanah air.
PPKM berskala mikro akan diterapkan dengan pembatasan mobilitas masyarakat di daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat penyebaran covid-19.
MASYARAKAT yang tidak mendukung menjadi penyebab pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
PAKAR Edemilogi Unair dr. Windhu Purnomo mengatakan Indonesia sudah kehilangan momentum di masa awal munculnya Covid-19, sehingga berbagai lagkah yang dilakukan tidak efektif.
GUBERNUR DIY, Sri Sultan HB X menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terikait tidak efektifnya PPKM. Menurut Sri Sultan, jangan digeneralisir sebab setiap daerah bisa berbeda-beda.
PEMBERLAKUAN pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Bandung dinilai tidak efektif. Sebab kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat khususnya dari sisi perekonomian.
PEMKOT Malang, Jawa Timur menyatakan operasi penegakan aturan PPKM efektif mencegah kerumunan. Ribuan orang dan tempat usaha ditegur secara lisan, tertulis, penyegelan sampai kerja sosial.
Kebijakan PPKM Jawa-Bali yang diterapkan pemerintah, menurut Lestari, cukup membingungkan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved