Implementasi Kebijakan Tak Efektif, Kasus Covid-19 Terus Meningkat

TOTAL kasus infeksi virus corona (Covid-19) di Indonesia terus meningkat dan telah melewati satu juta kasus. Angka tersebut menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai tingkat infeksi hingga satu juta kasus.

Pakar epidemiologi UGM, Riris Andono mengatakan kasus Covid-19 terus meningkat lantaran implementasi kebijakan pembatasan yang tidak dilakukan dengan serius. Sejumlah kebijakan seperti PSBB dan PPKM tidak berhasil menekan penyebaran kasus Covid-19.

"Ya memang sudah saatnya meningkat. Dengan pengendalian yang seperti ini, yang tidak efektif memang ini saatnya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (2/2).

Dia menjelaskan layaknya kurva epidemi, Indonesia saat ini berada pada fase meningkat. Hal itu tidak lain disebabkan oleh upaya pengendalian dan penanganan pandemi yang buruk.

Pemerintah mengendalikan Covid-19 hanya sebatas kebijakan. Sementara implementasi di lapangan tidak menunjukan adanya pembatasan kegiatan masayarakat tersebut.

"Kalau familiar dengan kurva epidemi yang seperti huruf U terbalik itu, sekarang itu kita pada fase sedang meningkat tinggi, itu yang terjadi. Artinya kita tidak berhasil untuk menekan angka penularan, sehingga sekarang ini saatnya meningkat tinggi," imbuhnya.

Nyatanya tidaknada oenurunan kasus. Mala ug terjadi kasisnya menibgkat terus. Berarti ya tidak berhasil pengendaliannya tidak efektif.

Andono menegaskan bahwa problem Indonesia bukan pada kebijakan yang saat ini sudah banyak dilakukan, tetapi begaimana pemerintah secara serius menegakan kebijakan tersebut. Bila PSBB atau PPKM diambil kebijakannya, tapi pelaksanaan tidak cukup kosnisiten, maka hasilnya pun tidak maksimal.

"Cuman kita melakukan PSBB tapi pada kenyataannya di lapangan tidak nampak upaya untuk penegakan itu," tambah dia.

Pengendalian pandemi, terangnya, memerlukan kebijakan yang tegas terutama dalam pembatasan mobilitas. Ketika kondisi penularan sudah begitu masif, penerapan 3M tidak lagi cukup.

PPKM di wilayah Jawa-Bali selama dua minggu pada 11 – 25 Januari lalu juga dirasa tidak cukup efektif untuk menekan penularan karena pada kenyataannya tingkat mobilitas masyarakat tidak banyak berubah.

Kebijakan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 menurutnya juga tidak bermanfaat jika jumlah orang yang mengunjungi tempat tersebut tidak berkurang secara signifikan.

"Kalau mau menurunkan ya (pembatasaan mobilitas) harus cukup besar yang mungkin minimal itu seperti kita mau melakukan target vaksinasi yaitu 70%. Potulasi itu harus tidak boleh bergerak selama 2 kali periode penularan Covid-19," jelasnya.

Pembatasan secara ketat, imbuhnya, mungkin akan menuai respons negatif dari masyarakat. Namun, langkah ini sudah dilakukan di sejumlah negara dan terbukti membuat negara-negara tersebut mampu melewati gelombang pertama pandemi.(OL-4)