Selasa 02 Februari 2021, 00:01 WIB

Tanpa Sanksi PPKM di Kota Bandung Tak Efektif dan Rugikan Warga

Bayu Anggoro | Nusantara
Tanpa Sanksi PPKM di Kota Bandung Tak Efektif dan Rugikan Warga

Antara
Suasana mall di Kota Bandung, Jawa Barat saat PPKM.

 

PEMBERLAKUAN pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Bandung dinilai tidak efektif. Sebab kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat khususnya dari sisi perekonomian.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Pasundan Bandung, Deden Ramdhan, mengatakan, kebijakan PPKM di Kota Bandung tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka positif covid-19. Ini terlihat dari masih banyaknya aktivitas warga yang dilakukan meski sudah memasuki jam PPKM.

"Lihat di Jalan Dipatiukur yang ditutup, yang terjadi warga menyimpan motornya di mana, tapi tetap berkerumun (beraktivitas). Bahkan di
(jalan) Dago, jalannya ditutup, malah dijadikan tempat balapan. Masyarakat menonton balapan itu," kata Deden di Bandung, Senin (1/2).

Selain itu, tambah dia, PPKM ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagai contoh, dia menyebut pedagang dan pelaku UMKM yang baru memulai usahanya pada sore hari harus gigit jari karena kebijakan tersebut mengharuskan mereka menghentikan aktivitasnya pada pukul 18.00.

"Kita objektif saja, bagaimana dengan mereka yang baru buka saat maghrib? Jadi enggak bisa jualan sama sekali," ujarnya.

Menurutnya, tidak efektifnya PPKM ini terjadi karena pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. "Dari namanya saja pemerintah, jadi yang ada hanya instruksi dari atas ke bawah, jadi tidak ada semangat partisipasi. Harusnya mengajak masyarakat berdialog, bagusnya seperti apa," ujarnya.

Deden pun menilai pemerintah harus meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dibanding PPKM. "Mismatch ini tidak akan terjadi jika pemerintahnya kreatif," katanya.

Sosialisasi dan penegakkan hukum dalam menggunakan masker dan jaga jarak di masyarakat akan lebih efektif ketimbang pembatasan jam aktivitas warga. "Meski Kota Bandung katanya paling disiplin dalam menggunakan masker dan jaga jarak, tetap percuma (kebijakan) di lapangan dengan nomenklatur apapun kalau tidak ada penegakkan hukum," ujarnya.

Dia pun menyontohkan penegakkan disiplin dalam menekan angka covid-19 berhasil dilakukan di Swedia. "Di sana, aktivitas warga berjalan seperti biasa, tidak ada pembatasan jam operasional. Toko, kafe, restoran, buka seperti biasa asalkan masyarakatnya disiplin prokes," paparnya.

Dia menyebut, minimnya penegakkan hukum dalam penerapan protokol kesehatan ini terjadi karena pemerintah tidak lagi memiliki anggaran yang kuat. Seperti diketahui, menurut Deden diperlukan biaya dalam setiap operasi penegakkan hukum.

"Mismatch ini sebenarnya tidak terjadi jika pemerintah kreatif. Ini seperti sudah buntu, sehingga ada pembatasan aktivitas. Karena selama 11 bulan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi covid-19 ini tak ada perubahan berarti, sementara anggaran sudah dikeluarkan banyak," ucapnya.

Berdasarkan data pada laman covid19.bandung.go.id pada Senin (1/2), jumlah kasus positif covid-19 di Kota Bandung per 31 Januari mencapai 9.228 atau bertambah 153 dibanding sehari sebelumnya. Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan, pihaknya akan semakin mengetatkan penerapan protokol kesehatan pada PPKM yang berlaku hingga 8 Februari mendatang.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan arahan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 secara virtual, Minggu (31/1) malam.

"Untuk mendirikan posko-posko di tempat keramaian, saya sudah minta ke Pak Sekda sebagai kepala harian gugus tugas untuk dibicarakan bersama satgas dan kewilayahan," terang Oded dalam siaran pers yang diterima, Senin (1/2).

Oded mengatakan, dirinya bersama jajaran berkomitmen untuk meningkatkan hal yang sudah berjalan. "Pengetatan pengendalian, penegakannya harus semakin ditingkatkan," tutur Oded.

Oded pun memastikan setiap kebijakan yang diambil pada PPKM tahap II ini harus mengedepankan aspek kesehatan dan ekonomi, sehingga jangan sampai ekonomi menjadi semakin terpuruk. "Kutub ekonomi dan kutub kesehatan itu yang harus disikapi oleh semua kepala daerah, tentu saja kita akan lakukan dengan cara-cara yang baik," imbuhnya.

Dengan positivity rate yang masih tinggi di Kota Bandung, Oded mengimbau masyarakat tetap mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. "Saya mengimbau kepada seluruh warga Kota Bandung tidak terkecuali, harus tetap waspada. Covid-19 masih ada sehingga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik," pintanya. (OL-13)

Baca Juga

dok.Barantan

Warga Padang Ekspor Perdana Cicak ke Hong Kong

👤Yose Hendra 🕔Selasa 24 Mei 2022, 15:20 WIB
WARGA Padang, Sumatra Barat (Sumbar) mengekspor sebanyak 330 Kg cicak kering ke Hong...
dok.ist

Jadi Panutan Masyarakat Sunda, Brigjen (Purn) Budi Setiawan Raih Penghargaan

👤Kristiadi 🕔Selasa 24 Mei 2022, 14:57 WIB
BRIGJEN Pol (Purn) Budi Setiawan menerima penghargaan dari Pengasuh Pakarang Adat Nusantara Abah Dr. Yusuf...
dok.Ant

Calhaj Ciamis yang Sudah Konfirmasi Ada 502 dari Kuota 508 Orang

👤Adi Kristiadi 🕔Selasa 24 Mei 2022, 14:36 WIB
CALON jemaah haji tahun ini Kabupaten Ciamis mendapatkan kuota sebanyak 508 orang yang sudah konfirmasi baru 502 tinggal enam orang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya