Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KPU RI melakukan sosialisasi sampai ke jajaran di provinsi dan kabupaten/kota terkait aturan baru yang akan digunakan sebagai alas hukum.
Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan proses revisi PKPU Nomor 8/2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan mahal.
Keputusan MK tentang ambang batas bagi partai politik untuk mengusung calon serta putusan mengenai batas usia calon diperkirakan akan mengubah peta politik di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin yakin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan mengutak-atik draft PKPU Pilkada 2024
PDIP menyebut syarat pengusungan Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta bukan menjadi kader. PDIP meminta kursi calon wakil gubernur (cawagub).
DPR memastikan tak akan mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada.
KPU RI berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh KPU daerah menerapkan syarat-syarat yang telah diatur dalam putusan MK secara konsisten
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan tidak akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Partai Gerindra telah memutuskan untuk mengusung Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin Maimoen sebagai pasangan cagub dan wagub Jateng.
Putusan MK soal pilkada tersebut merupakan judicial review (pengujian materi) yang bersifat self executing atau bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU.
Meski jadi tersangka, sambung Ade Ary, 19 demonstran tersebut tak ditahan. Mereka dipulangkan dan dijamin oleh keluarganya masing-masing.
Draft PKPU yang diduga bocor tersebut, memuat aturan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah diatur dalam Pasal 11 ayat 1.
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Walikota terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024
KPU harus tegas menolak intervensi perusak demokrasi
KPU RI mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI untuk mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) membahas PKPU.
Pemerintah, kata Presiden akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal batas minimum pencalonan dan ambang batas persyaratan partai mencalonkan kepala daerah.
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
Muzani pun ditanya kembali oleh awak media siapa sosok santri yang dimaksud. Muzani kembali menjawab bahwa sosok santri yang dimaksud berasal dari Jawa Tengah.
KPU menjelaskan Pasal 11 dan pasal-terkait di Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera diubah menyesuaikan putusan MK.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut pihaknya akan segera menyampaikan surat edaran kepada KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota untuk mempedomani putusan MK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved