Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Periode kepemimpinan Anies berakhir pada Oktober 2022.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Pendiri Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan hal itu merupakan kemunduran otonomi daerah.
Prof. Sri Yunanto mengatakan UU Pemilu hanya mengatur pada keserentakan dan ditunjuknya pejabat, namun mekanisme penunjukkan untuk pergantiannya belum diatur.
Imran mengatakan, Kemendagri mendorong langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan bersama jajaran Kesbangpol di daerah.
Sosialisasi, ujar Raka, akan dilakukan kepada segenap pemangku kepentingan, termasuk juga kepada masyarakat luas.
Siti Zuhro mengatakan, ketidaktahuan masyarakat mengenai diundurnya waktu pelaksanaan pilkada menandakan masih rendahnya literasi politik.
Calon gubernur DKI, Anies masih memungkinkan karena Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pilkada dilaksanakan pada bulan yang berbeda, meski sama-sama direncanakan berlangsung pada tahun 2024.
Keputusan itu dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap semangat reformasi.
Pitensi kekacauan bisa berasal dari penguasaan minim penjabat kepala daerah terhadap daerah yang dipimpinnya.
Dari hasil survei, modus tidak netral ASN disebabkan dua hal yaitu politisasi birokrasi atau birokrasi berpolitik praktis.
Kesetiaan di Seknas Jokowi menjadi bukti nyata bahwa dukungan yang Seknas berikan kepada Presiden Jokowi tidak setengah-setengah.
KPU) RI kembali menyelenggarakan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024, Tahap II di Kota Denpasar, Bali.
Kendati Pilkada masih lama, Saan Mustopa melihat Aep Syaepuloh memiliki potensi besar di Pilkada berikutnya.
KOMISIONER Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT), Yemris Fointuna mengatakan sebagain besar warga tidak melakukan pengawasan tahapan pilkada atau pemilu.
Ali mengungkapkan salah satu modal yang membawa keberhasilan dan kesuksesan NasDem di Pemilu dan Pilkada lalu adalah konsitensi NasDem pada gerakan politik tanpa mahar.
KPU Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp35,5 miliar.
KPU sudah memperhitungkan bobot kerja penyelenggara terkait dengan usulan pemilu serentak dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak pada 27 November 2024.
Beban kerja penyelenggara pemilu dan pilkada juga tidak menumpuk, dan tidak terlalu berat.
Salah satu pertimbangannya yaitu berdekatan dengan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024
hasil pemilu akan digunakan sebagai acuan pencalonan kepala daerah yang digelar November 2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved