Partai Lokal Manfaatkan Aneuk Syuhada Menuju Pilkada 2024

PRESIDEN Achehnese Australia Association (AAA) sekaligus Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Independen, Tengku Sufaini Syekhi menilai semua pihak sudah abai terhadap hasil kesepakatan bersama perjanjian Helsinki.

Menurut Syekhi yang merupakan mantan GAM, MoU ini adalah perjanjian bersama yang menjadi solusi penyelesaian konflik selama ini. Namun sayangnya para petinggi di Aceh, khususnya beberapa elit politik GAM mengambil kesempatan itu untuk dijadikan sebagai komoditas politik.

GAM pada awalnya adalah memerdekan diri dengan cara memisahkan diri dari NKRI. Tapi dengan adanya perjanjian Helsinki, semua itu sudah hilang. Sebab MoU Helsinki ini sudah jelas memasukkan Aceh sebagai bagian dari NKRI bukan lagi Aceh yang merdeka,

baca juga: Kenduri Kebangsaan Momentum Memajukan Aceh

Syekhi mengkritik menjelang pemilihan gubernur 2024, sejumlah tokoh di Aceh menggaungkan lagi isu GAM dengan menyeret ana-anak yatim GAM tergabung dalam Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) seperti dilakukan oleh Muzakir Manaf, petinggi GAM untuk merebut suara rakyat lewat partai lokal.

"Partai lokal harusnya menyampaikan secara terbuka dan transparan kepada warga Aceh, sehingga warga Aceh bisa mengambil sikap untuk membangun Aceh. Jangan sampai dari semua pihak ini tidak bisa maju untuk tampil atau mengisi posisi Gubernur dan Bupati, sementara yang ditampilkan adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas," tegasnya.

Syekhi menambahkan ada indikasi keluarga besar GAM terutama anak-anak dan para inong bale direkrut masuk ke partai lokal dengan misi jangka panjang Aceh bisa merdeka atau lepas suatu hari nanti dari NKRI.  Setiap ada momen politik seperti pilkada dan pemilu, perjanjian Hensinki tersebut selalu dikatakan belum selesai.

"Partai lokal memberi pemahaman kepada mereka MoU sebagai salah satu pintu masuk GAM bisa merdeka. Sementara pemahaman GAM independen, dengan adanya MoU berarti GAM sudah melebur kedalam NKRI dan kehadiran partai lokal  berarti tunduk pada UU politik/pemilu," pungkasnya. (RO/N-1)