Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem dan Golkar disinyalir akan menduetkan 2 kader mereka yakni Ahmad Sahroni dan Airin Rachmi Diany dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI.
Sinyal pencalonan keduanya terlihat saat Airlangga menyinggung keikutsertaan Airin dalam kunjungannya ke Kantor DPP Partai NasDem menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
"Ditambah lagi kita tadi melihat hadir juga di sini Ibu Airin dan Pak Sahroni. Mana itu? sehingga pembahasannya kita ketahui tidak hanya berbicara makro, tetapi juga bicara mikro yang detail," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (10/3).
Baca juga : Pembangunan LRT Jabodebek Capai 90%
Namun, Airlangga masih menutup rapat apakah yang ia maksud memasangkan Airin dengan Sahroni di Pilgub DKI Jakarta. Dia bilang akan ada waktunya Airin dan Sahroni berbicara langsung.
Dalam kesempatan terpisah, Sahroni menolak memberikan pernyataan terkait 'perjodohannya'
"Jadi kalau Pak Sahroni dan bu Airin kami persilahkan pak Sahroni dan bu Airin yang berbicara dulu nanti pada waktunya bukan pada siang hari ini," katanya. (OL-7)
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved