KPU Gencarkan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 

HARI pemungutan suara untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) telah disepakati. Meski demikian masih ada masyarakat yang belum tahu bahwa pilkada di sejumlah daerah diundur menjadi 27 November 2024. Merespons hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera melakukan rapat internal dalam menetapkan keputusan mengenai hari pelaksanaan pemungutan suara. 

"Mengenai sosialisasi hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu akan segera dilaksanakan KPU," ujar Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi ketika dihubungi, Senin (31/1). 

Raka menjelaskan, setelah KPU menerbitkan surat keputusan, agenda sosialisasi akan langsung ditetapkan. Sosialisasi, ujar Raka, akan dilakukan kepada segenap pemangku kepentingan, termasuk juga kepada masyarakat luas. 

Disampaikan Raka, rapat pimpinan KPU RI akan digelar dalam waktu dekat. 

"Salah satu agenda yang akan dibahas adalah bagaimana sosialisasi hari pemungutan suara Pemilu," ucapnya. 

Raka menjelaskan, pada prinsipnya ada dua hal yang dipersiapkan KPU mengenai sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara. Pertama, ujar Raka, surat keputusan tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu. Kedua, Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal yang saat ini masih dalam proses. 

Baca juga : Banyak Masyarakat tak Tahu Pilkada Diundur ke 2024, Peneliti : Literasi Politik Masih Rendah 

Saat ini, imbuh dia, Peraturan KPU masih dalam proses pencermatan dan penyempurnaan. 

"Sosialisasi terhadap PKPU ini baru bisa dilakukan jika Peraturan KPU-nya sudah selesai dan sudah diundangkan," tuturnya. 

Berdasarkan rilis hasil survei nasional yang dilakukan lembaga Trust Indonesia, pada Senin (31/1), sebanyak 69,6% responden mengaku belum mengetahui pilkada di sejumlah daerah diundur dari 2022 dan 2023 menjadi 2024. Namun, responden umumnya atau 67,8% menerima atau setuju akan keputusan tersebut. 

Direktur Eksekutif Trust Indonesia Reasearch and Consulting Azhari Ardinal menuturkan survei dilakukan secara luring pada 3 sampai 12 Januari 2022 dengan melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi dan dari hasil samping ada toleransi kesalahan ( margin of error) sekitar 2,83%. 

Dalam UU 7/2017, daerah yang seharusnya menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023 diserentakan menjadi 2024. Adapun jabatan kepala daerah yang kosong akan diisi oleh penjabat hingga kepala daerah terpilih 2024 dilantik. Terdapat 101 daerah yang seharusnya menyelenggarakan pilkada pada 2022, terdiri dari tujuh pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota. 

DKI Jakarta termasuk daerah yang dijadwalkan menggelar Pilkada 2022. Lalu, ada 170 daerah yang seharusnya menyelenggarakan pilkada pada 2023 terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati, dan 38 pemilihan wali kota. (OL-7)