Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
CHARTA Politika Indonesia dalam hasil surveinya yang disiarkan di Jakarta, hari ini, menunjukkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka unggul untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.
Dari hasil survei yang melibatkan 1.090 responden di Jawa Tengah, Gibran memperoleh 28,5 persen suara, diikuti oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin 11,3 persen, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 6 persen.
Elektabilitas tokoh-tokoh lainnya yang dinilai oleh Charta Politika berpeluang maju di Pilkada Jawa Tengah, yaitu mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (3,7 persen), Komisaris Utama TransJakarta Sudirman Said (3,6 persen), Bupati Banyumas Achmad Husein (3,4 persen), mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih (2,2 persen), dan mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Condro Kirono (1,7 persen).
“Pada simulasi elektabilitas Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka (28,5 persen) berada pada posisi teratas jika Pilkada dilaksanakan hari ini,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam paparannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Gibran, putra pertama Presiden Joko Widodo, terpilih sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada Serentak 2020. Ia kemudian resmi menjabat setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 26 Februari 2021.
Putra sulung Presiden itu jadi tokoh termuda yang masuk dalam bursa gubernur Pilkada Jawa Tengah versi survei Charta Politika Indonesia.
Beberapa nama yang masuk dalam survei Charta Politika merupakan mereka yang pernah menjabat sebagai pimpinan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pernah bertarung di Pilkada Jawa Tengah (Jateng), salah satunya Sudirman Said.
Baca juga: Ganjar Renovasi Masjid, Setelah 25 Tahun Tak Terurus
Sudirman pada Pilkada Jawa Tengah 2018 berpasangan dengan Ida Fauziyah melawan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin.
Nama-nama lainnya seperti Hendrar Prihadi, FX Hadi Rudyatmo, Achmad Husein, dan Rustriningsih merupakan mantan wali kota dan bupati yang pernah menjabat sampai dua periode di daerahnya masing-masing.
Terakhir, purnawirawan Polri, Condro Kirono, pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah pada 2016–2019, kemudian ia menerima promosi jadi Kepala Baharkam Polri pada April 2019–November 2019.
Charta Politika menggelar secara khusus survei di Jawa Tengah pada 14 Februari 2022–19 Februari 2022. Survei digelar melalui wawancara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kata Yunarto.
Tidak hanya terkait elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, survei Charta Politika itu juga menyajikan data tentang kinerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pengetahuan pelaksanaan Pemilu 2024, elektabilitas presiden dan elektabilitas partai politik.
Di Jawa Tengah, elektabilitas PDIP menempati urutan teratas dengan 46 persen suara, diikuti oleh PKB 11,2 persen, Gerindra 6,6 persen, Golkar 4,7 persen, PPP 3,4 persen, PKS 2,4 persen, Demokrat 2,3 persen, PAN 1,7 persen, NasDem 1,5 persen, dan Perindo 0,8 persen. (Ant/OL-4)
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved