Jumat 21 Januari 2022, 10:45 WIB

Keputusan Presiden Larang TNI-Polri Aktif jadi Penjabat Gubernur Diapresiasi

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
Keputusan Presiden Larang TNI-Polri Aktif jadi Penjabat Gubernur Diapresiasi

DOK GERINDRA
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

 

PARTAI Politik mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menjadikan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah. Keputusan itu dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap semangat reformasi.

"Jadi menurut saya itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui keterangan tertulis, hari ini.

Wakil Ketua MPR itu Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil. Nilai tersebut sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Baca juga: KPU Usulkan Alternatif Pemilu 14 Februari 2024

"Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi," ungkap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan anggota TNI/Polri aktif tidak memungkinkan menjabat Pj gubernur. Sebab, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengizinkan hal tersebut.

"Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (Gubernur), UU-nya tidak memungkinkan," kata Jokowi pada pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1). (OL-4)

Baca Juga

Dok.MI

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 22:47 WIB
Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (5 RUU) dan daerah otonomi...
Dok MI

Esok Tiba di Tanah Air, Surya Darmadi Siap Ikuti Proses Hukum

👤Ant 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:21 WIB
Juniver mengatakan Surya sudah bersurat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejagung perih kesiapannya...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Eks Pengacara Bharada E: Ada Intervensi untuk Mencabut Surat Kuasa

👤Kisar Rajaguguk 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:05 WIB
Diyakini Deolipa, terdapat kode yang disampaikan Bharada E lewat tanda tangan pada surat pencabutan kuasa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya