Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Bawaslu mengimbau Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan kepala daerah tidak melakukan mutasi pejabat karena sudah mendekati pelaksanaan Pilkada 2024.
Sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi pilkada 202
Pilkada serentak 2024 ialah bagian vital dari proses demokratisasi Indonesia yang harus dijaga proses ataupun substansinya.
KPU RI memastikan sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tak akan mengganggu tahapan Pilkada serentak 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 hanya di 37 Provinsi dari 38 Provinsi di Indonesia.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan akan melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 untuk mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman sebelumnya.
Media massa punya daya gugah tinggi.Jangan sampai, pers justru menjadi perangsang ketegangan bahkan pemicu konflik.
MK tolak jadwal pilkada dimundurkan ke 2025
KPK menyarakan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan Pilkada tahun ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan tidak ada jaminan koalisi pemilihan presiden (pilpres) 2024 bertahan hingga ke Pilkada.
Jelang Pilkada, koalisi partai politik dinilai akan lebih cair lagi.
Golkar mulai fokus pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024
Gibran enggan berkomentar banyak tentang masuknya Erina Gudono dalam daftar kandidat calon bupati untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman 2024.
Dalam draf RUU itu masih terdapat pasal tentang jabatan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang ditunjuk presiden bukan dipilih.
SKEMA koalisi pendukung paslon capres dan cawapres 01, 02, dan 03 berpotensi berlanjut di Pilkada serentak November 2024.
SISTEM perhitungan suara pemilih di TPS yakni Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) ramai-ramai dikritisi oleh Komisi II DPR.
KOMISI II DPR akan segera membahas tentang kepastian jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pihaknya akan membahas jadwal tersebut
PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta tidak mengintervensi jadwal dan tahapan Pilkada 2024 yang sedang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
KPU menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2024 dinilai membingungkan. Sebab di DPR usulan jadwal pilkada menjadi September 2024 sudah dibahas dan diajukan
Masih cukup banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkab Cianjur ke depan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved