Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KONFIGURASI koalisi partai-partai politik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 diyakni dapat berubah. Meskipun ada wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membuat koalisi permanen.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan tidak ada jaminan koalisi pemilihan presiden (pilpres) 2024 bertahan hingga ke Pilkada. Dedi menjelaskan sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan partai-partai politik.
"Pertama, kondisi partai di daerah sehingga perubahan sangat mungkin terjadi di daerah," ujar Dedi ketika dihubungi, Minggu (17/3).
Baca juga : Koalisi Partai Diyakini Lebih Cair saat Pilkada
Ia menjelaskan meskipun saat pilpres partai-partai politik ada dalam koalisi berbeda, tetapi bisa bersatu di daerah. Ia mencontohkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkesan tidak bisa disatukan, tetapi dalam kondisi tertentu ada kandidat Pilkada yang diusung PDIP bersama PKS.
"Ini lumrah terjadi," imbuhnya.
Kedua, sambung Dedi, tidak ada sistem politik Indonesia yang mengharuskan kesamaan koalisi nasional dengan daerah. Bahkan, ujarnya, koalisi hanya sebagai syarat pengusungan, bukan syarat mengikuti kontestasi.
Baca juga : Pengamat: Ada Potensi Koalisi Pilpres Berlanjut di Pilkada Serentak
"Situasi ini memungkinkan tiap parpol di daerah punya hubungan khusus," terang Dedi.
Terakhir, ia menjelaskan parpol nantinya akan melihat ketokohan calon yang akan diusung dalam pilkada. Sosok atau ketokohan, dianggap salah satu faktor yang menjadi pertimbangan parpol ketika memberikan dukungan.
"Tokoh biasanya punya daya tarik untuk mengumpulkan parpol," tukasnya.
Pilkada 2024 akan digelar November 2024. Adapun pengumuman hasil pemilu 2024 akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Saat ini rekapitulasi pemilu masih dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Z-3)
Kelima parpol yang berkoalisi yakni PKB, PKS, Demokrat, PAN, serta PDI Perjuangan
Dengan koalisi ini, kedua partai berupaya membangun Kota Tasikmalaya bersama-sama
Nota kesepahaman ditandatangai Ketua NasDem Kabupaten Bandung H Agus Yasmin dan Ketua DPD PKB Kabupaten Bandung HM Dadang Supriatna.
Dadang Supriatna mengatakan DPP PKB memberikan mandat kepada dirinya untuk melakukan langkah dan ikhtiar menjelang pilkada 2024
. Kesepakatan ditandatangani Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriatna dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Saeful Bachri.
Untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, PKB Kabupaten Bandung terus melanjutkan silaturahmi ke partai yang duduk di parlemen dan partai non parlemen.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved