Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOALISI partai-partai politik diyakini akan lebih cair menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan konfigurasi politik di tingkat pusat berbeda dengan daerah.
Saat ini PAN ada dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
"Memang rencananya akan menjadi koalisi di pilkada tetapi kan koalisi pusat konfigurasi politiknya berbeda dengan konfigurasi daerah," ujar Viva Yoga ketika dihubungi, Minggu (17/3).
Baca juga : Pengamat: Ada Potensi Koalisi Pilpres Berlanjut di Pilkada Serentak
Ia mengungkapkan partai-partai politik yang kini telah bergabung dalam KIM berencana akan berkoalisi lagi saat pilkada. Namun, imbuh Viva Yoga, setiap daerah punya basis sendiri-sendiri.
"Jadi Koalisi Indonesia Maju nanti untuk pilkada kita satukan, tapi tidak 100% mungkin karena masing-masing kabupaten/ kota memiliki basis sendiri-sendiri. Itu menjadi hal yang menarik jika bisa terealisasi," tuturnya.
Seperti diberitakan, KIM yang dalam pemilihan presiden 2024 mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berencana akan membuat koalisi permanen.
Usulan itu datang dari elit Partai Golkar Ahmad Doli yang mengatakan akan lebih baik koalisi yang sudah terbangun KIM menbagaimana agar koalisi yang sudah terbangun bisa dipermanenkan untuk menghadapi agenda-agenda penting lainnya di Indonesia, salah satunya pilkada. (Z-3)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved