Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI partai-partai politik diyakini akan lebih cair menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan konfigurasi politik di tingkat pusat berbeda dengan daerah.
Saat ini PAN ada dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
"Memang rencananya akan menjadi koalisi di pilkada tetapi kan koalisi pusat konfigurasi politiknya berbeda dengan konfigurasi daerah," ujar Viva Yoga ketika dihubungi, Minggu (17/3).
Baca juga : Pengamat: Ada Potensi Koalisi Pilpres Berlanjut di Pilkada Serentak
Ia mengungkapkan partai-partai politik yang kini telah bergabung dalam KIM berencana akan berkoalisi lagi saat pilkada. Namun, imbuh Viva Yoga, setiap daerah punya basis sendiri-sendiri.
"Jadi Koalisi Indonesia Maju nanti untuk pilkada kita satukan, tapi tidak 100% mungkin karena masing-masing kabupaten/ kota memiliki basis sendiri-sendiri. Itu menjadi hal yang menarik jika bisa terealisasi," tuturnya.
Seperti diberitakan, KIM yang dalam pemilihan presiden 2024 mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berencana akan membuat koalisi permanen.
Usulan itu datang dari elit Partai Golkar Ahmad Doli yang mengatakan akan lebih baik koalisi yang sudah terbangun KIM menbagaimana agar koalisi yang sudah terbangun bisa dipermanenkan untuk menghadapi agenda-agenda penting lainnya di Indonesia, salah satunya pilkada. (Z-3)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved