NEWSTICKER

Berita Terbaru Perpres Hari Ini

Presiden Merupakan Single Client BIN
19/8/2016 05:59
Badan Intelijen Negara (BIN) memang seharusnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Presiden bukan ke Menkopolhukam.
Mahfud: Perpres TNI Basmi Teroris sudah hampir Rampung
19/8/2016 05:59
PEMERINTAH tengah merampungkan peraturan presiden (perpres) yang berisi pemberian kewenangan TNI untuk terlibat menangani aksi terorisme.
KPK: Perpres Supervisi akan Atur Soal Pengalihan Kasus Korupsi
19/8/2016 05:59
Ghufron mengatakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM telah membahas draf perpres.
KPK Tagih Perpres Supervisi Kasus Korupsi
19/8/2016 05:59
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan perpres akan mengatur soal tahapan pengambilalihan penanganan kasus korupsi. Ghufron mengatakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan
Presiden Terbitkan Perpres Supervisi Kasus Korupsi
19/8/2016 05:59
Dalam beleid turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diatur mekanisme supervisi dan pengambilalihan kasus oleh KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan.
Perpres Supervisi Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus Korupsi
19/8/2016 05:59
"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia."
Pemerintah Godok Perpres Pembentukan FKUB Level Nasional
19/8/2016 05:59
Pembentukan FKUB level nasional untuk memperkuat instrumen FKUB yang sudah berjalan di daerah.
Penanggulangan Terorisme, TNI Perlu Payung Hukum
19/8/2016 05:59
Saat ini TNI melalui Kementerian Pertahanan sedang mengajukan rancangan Perpres terkait tindak lanjut tugas TNI dalam penanggulangan aksi terorisme.
Ranperpres TNI Harus Ditinjau Ulang
19/8/2016 05:59
RANCANGAN Peraturan Presiden (Ranperpres) pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai bisa mengacaukan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Kelemahan bukan di Substansi Regulasi
19/8/2016 05:59
Sekarang kami masih fokus pada pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional.
Ini Perpres 114/2020 Strategi Nasional Keuangan Inklusif
19/8/2016 05:59
Airlangga Hartarto, mengatakan melalui Pepres SNKI yang baru, akan mendorong penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil
Perpres RAN-PE Bukti Komitmen Pemerintah Atasi Ekstremisme
19/8/2016 05:59
Ditegaskan Christina, persoalan ekstremisme sudah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan bukan hanya Pemerintah.
Perpres RAN-PE Dinilai Berpotensi Timbulkan Persekusi
19/8/2016 05:59
Tidak jelasnya definisi maupun kriteria ekstremisme yang ada dalam aturan tersebut berpotensi menimbulkan aksi persekusi.
Kemenkum dan HAM belum Terima Perpres BRIN
19/8/2016 05:59
"Sampai sekarang Kemenkum dan HAM belum menerima perpres itu."
Ini Prepres yang Atur Sanski Penolak Vaksinasi Covid-19
19/8/2016 05:59
"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi covid-19," bunyi Pasal 13A ayat (2)
DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Perpres 10/2021
19/8/2016 05:59
Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah segera mengkaji dan mereview perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Perpres Minol Jokowi Beda Dengan Era SBY
19/8/2016 05:59
Perpres soal minuman beralkohol yang telah ditandatangani Presiden Jokowi hanya berlaku di empat provinsi yang memiliki kearifan lokal.
Jazuli Juwaini: Batalkan Perpres Legalisasi Miras
19/8/2016 05:59
Menurut Jazuli, kebijakan tersebut sangat menciderai moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dengar Suara Ulama dan Masyarakat, Jokowi Cabut Perpres Minol
19/8/2016 05:59
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut lampiran terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.
Fraksi PAN Apresiasi Langkah Presiden Cabut Perpres 10/2021
19/8/2016 05:59
Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mencabut dan membatalkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.