Selasa 02 Maret 2021, 14:33 WIB

Fraksi PAN Apresiasi Langkah Presiden Cabut Perpres 10/2021

Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum
Fraksi PAN Apresiasi Langkah Presiden Cabut Perpres 10/2021

Ist/DPR
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay.

 

FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mencabut dan membatalkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 berkenaan dengan izin investasi minuman keras (miras).

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa ini merupakan langkah konkrit yang diambil Presiden dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini.

"Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, Presiden memilih untuk mencabut lampiran Perpres tersebut. Semoga, peredaran miras di Indonesia bisa diminimalisasi dan dikendalikan secara baik," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (2/3).

Saleh menuruturkan, ini bukan kali pertama Presiden mencabut atau merevisi Perpres yang dikeluarkan. Menurutnya wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat.

"Tentu Presiden memiliki biro hukum dan ahli hukum yang merumuskannya. Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum diajukan ke presiden. Karena, bagaimana pun, sebagai sebuah payung hukum, perpres mengikat semua pihak. Karena itu, jika ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draft perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan," ujar Saleh.

"Kalau begini, kan bisa jadi orang menganggap bahwa perpres itu dari presiden. Padahal, kajian dan legal draftingnya pasti bukan Presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan," sambungnya.

Sejauh ini, lanjut Saleh, pencabutan lampiran Perpres tersebut sudah sangat baik. Apalagi, Presiden menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah.

"Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan," pungkas Saleh. (Des/OL-09)

Baca Juga

Dok MI

NasDem Dukung Percepatan Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 14 April 2021, 05:18 WIB
Pemerintah perlu percepat dan kesigapan dalam menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek karena program masing-masing sedang...
Dok MI

Ide Calon Tunggal Pilpres 2024 Merupakan Kemunduran Demokrasi

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 13 April 2021, 23:54 WIB
“Jika narasi calon tunggal itu terus dikembangkan, kader-kader bangsa terbaik akan dihambat karena tidak bisa ikut serta dalam...
MI/Susanto

KPK Kejar Pihak yang Sengaja Hilangkan Barang Bukti Pajak

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 13 April 2021, 23:40 WIB
KOMISI anti-rasuah mengultimatum pihak yang sengaja menghilangkan bukti suap pajak di Kantor PT Jhonlin Baratama akan dibawa ke meja...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tajamnya Lancang Kuning di Lapangan

 Polda Riau meluncurkan aplikasi Lancang Kuning untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Berhasil di lapangan, dipuji banyak kalangan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya