Rabu 10 Maret 2021, 05:48 WIB

UMKM Berpotensi Untung dari Perpres 10/2021

Budi Ernanto | Ekonomi
UMKM Berpotensi Untung dari Perpres 10/2021

ANTARA/ADENG BUSTOMI
Pekerja mengemas makanan olahan berbahan dasar ikan tuna dan nila di Kampung Kertasari, Ciamis, Jawa Barat, Senin (22/2).

 

KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR Nasim Khan menilai UMKM bisa untung dengan adanya Perpres 10/2021.

Regulasi tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dianggap mendorong UMKM bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar sehingga bisa mendapatkan akses ke pemasaran.

Kebijakan Presiden Jokowi itu pun dipandang bertujuan baik karena dapat mendorong UMKM berkembang. Dengan Perpres itu, industri besar bisa menjalankan bisnis pembuatan kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Selama ini kerupuk hingga rempeyek banyak diproduksi usaha skala kecil.

Nasim memberikan contoh sisi positif dari kebijakan itu seperti memasukan kerupuk dan rempeyek ke supermarket. "Ini salah satu upaya lanjutan yang dapat membesarkan UMKM ke tingkat selanjutnya," ujar Nasim dalam keterangannya, Selasa (9/3) malam.

Terkadang, lanjut Nasim, untuk masuk ke ritel atau supermarket, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diperlakukan layaknya industri besar dengan biaya yang tinggi. Melalui Perpres baru, dia berharap UMKM mampu bersaing dengan perusahaan besar.

Dia memaparkan, berdasarkan Perpres 10/2021, usaha makanan berbahan kedelai, selain tempe dan tahu, dapat dilakukan dengan skema kemitraan antara UMKM dan industri.

Baca juga: Indo Barometer: Jokowi Demokratis Cabut Perpres Miras

"Menurut saya ada baiknya juga pemerintah mengizinkan perusahaan besar masuk ke bisnis kerupuk dan rempeyek, namun harus digaris bawahi bahwa hal tersebut harus dengan syarat-syarat tertentu," katanya.

Syarat tertentu yang dimaksud seperti mengajak kerja sama industri kecil yang selama ini memproduksi kerupuk dan rempeyek. "Dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar, maka diharapkan akan meningkatkan investasi di bidang tersebut," ungkapnya.

Sedangkan Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa menjelaskan Perpres 10/2021 sedang dalam tahap proses revisi menyusul pencabutan lampiran III Nomor 31, 32, 33 yang diumumkan Presiden pada 2 Maret.

"Selain poin-poin tersebut, ada beberapa bidang usaha lain yang juga akan dilakukan revisi, termasuk industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya," kata Tina. (R-3)

Baca Juga

Dok.Kementan

Perkuat Penyuluhan, Kementan Maksimalkan BPP Kostratani

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 20 Januari 2022, 16:05 WIB
Di era 4.0 saat ini, di mana pertanian kita telah beradaptasi dengan teknologi, SDM merupakan kata kunci utama peningkatan produktivitas...
ANTARA/NOVA WAHYUDI

Kemendag Buka Hotline Pantau Minyak Goreng Satu Harga

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 20 Januari 2022, 15:57 WIB
Kementerian Perdagangan menyediakan hotline 24/7 yang dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pesan instan Whatsapp 0812 1235 9337, surel...
ANTARA FOTO/Sekretariat Presiden

Presiden Soroti Kredit UMKM yang Masih Rendah

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 20 Januari 2022, 14:58 WIB
Saat ini, baru 20% dari sekitar 62,9 juta pebisnis UMKM yang memperoleh kredit dari perbankan. Kondisi tersebut sudah berjalan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya