Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KOMISI IX DPR RI mempertanyakan kesiapan Pemerintah dalam penanganan stunting. Ketua Komisi IX, Felly Runtuwene hingga kini masih menunggu peraturan presiden mengenai program pengentasan stunting.
"Iya kami juga tanyakan hal tersebut dari waktu ke waktu, Kepala BKKBN juga menjajikan segera, itu kan menjadi landasan BKKBN dalam program ini," ungkapnya saat dihubungi, Media Indonesia.
Sebagai leading sektor dalam Program Pengentasan Stunting di Indonesia, Presiden Jokowi menunjuk Hasto Wardoyo, Kepala BKKKB menjadi ketua pelaksananya. Namun hingga kini, Perpres tersebut belum mencapai titik final.
"Pak Hasto bilang ada pasal-pasal yang belum dia setujui, pasal itu menggangu di internal BKKBN sendiri, jadi itu masih ada perapihan, kalau itu selesai mungkin segera keluar Perpresnya," ujar Felly. Menurut Felly penting bagi komisi IX DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut isi Perpres tersebut.
"Setelah itu kita lihat juga sebetulnya BKKBN, sejauh mana memiliki peran, karena melaksanakan tugas diberikan oleh Presiden ini dengan keterlibatan 20 K/L terkait , ini tidak gampang," katanya.
Komisi IX, juga melihat adanya potensi ego sektoral dari 20 Kementerian /Lembaga terkait dalam program ini ke depannya. Oleh karenanya, perpres diminta lebih cepat selesai agar mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan BKKBN terhadap program ini.
"Persoalannya karena setiap K/L punya ego sektoral masing masing , itu mengapa perpres belum keluar, karena semua ingin mengambil peran program pengentasan Stunting di Indonesia," tutur Felly.
Terakhir, Felly berharap seluruh kementerian/Lembaga terkait dapat berkoordinasi dengan baik dengan BKKBN agar dapat cepat melaksanakan program ini. "Betul koordinasi dengan K/L terkait sangat dibutuhkan, jangan sampai saling menyandra antar K/L," ujar Anggota Fraksi partai NasDem tersebut.
Sebelumya, Pemerintah Indonesia menargetkan angka Stunting turun menjadi 14 persen di 2024, melalui penunjukan langsung oleh Presiden Jokowi dan menetapkan BKKBN menjadi leading sektor dalam program pengentasan stunting. (H-1)
Agar tujuan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperjelas dan disempurnakan.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Erma menuturkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus korupsi PBJ di antaranya proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, mark up, laporan fiktif, dan penggelapan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.
pengamanan oleh personel TNI dimungkinkan karena dianggap sebagai objek vital nasional. Namun, Keppres No.63/2004 yang diteken Megawati Soekarnoputri menyebut pengamanan dilakukan Polri
Kemenko Pangan menggelar rapat koordinasi rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis atau MBG
Program pencegahan dan pengendalian stunting berhasil membawa angka stunting di Jatirejo menjadi 0. 0.
Saat bonus demografi, terjadi surplus usia produktif yang sangat tinggi. Angkanya rata-rata 70% dari keseluruhan jumlah penduduk usia produktif.
BKKBN menekankan perlunya tetap waspada dan melakukan tindakan berkelanjutan karena risiko stunting dapat mengenai siapa saja, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menegaskan pentingnya peran agama sebagai salah satu dari 8 Fungsi Keluarga dalam mewujudkan generasi emas Indonesia.
Sinergi ini bertujuan menyediakan fasilitas penitipan anak di seluruh lingkungan kerja.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved