Senin 22 Maret 2021, 17:16 WIB

DPR Soroti Aturan Peran TNI dalam Penanganan Terorisme

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Soroti Aturan Peran TNI dalam Penanganan Terorisme

Antara
Ilustrasi personel TNI saat melakukan yel-yel.

 

KOMISI III DPR RI mempertanyakan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya penanggulangan terorisme. 

Hal tersebut diutarakan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Supriansa dalam rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Senin (22/3). Menurutnya, pelibatan TNI untuk menanggulangi terorisme diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021. 

Dalam Perpres tersebut, pengerahan TNI dalam penuntasan terorisme harus berdasarkan pada keputusan politik negara. "Keputusan politik negara adalah keputusan Presiden yang dikonsultasikan dengan DPR. berarti masih ada pelibatan DPR," tutur Suprinasi kepada Kepala BNPT Boy Rafli Amar.

Baca juga: Korupsi Bansos, Jaksa Bongkar Sadapan Soal Titipan Uang Saku

Supriansa pun beraharap pola kerja sama antara BNPT dan semua lembaga negara, termasuk TNI, dapat dibangun dengan baik. Dia berpendapat upaya pencegahan terorisme bukan hanya merupakan persoalan BNPT.

"Karena persoalan terorisme bukan hanya persoalan BNPT, tapi persoalan kita bersama," pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Ary Egahni. Secara prinsip, NasDem dikatakannya tidak keberatan terhadap pelibatan TNI dalam menuntaskan aksi terorisme. Namun sebagai catatan, pemerintah diminta memperhatikan peran dan tupkoksi TNI, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan BNPT.

Baca juga: Pelibatan TNI di Penanganan Terorisme bukan Operasi Militer

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPT Boy Rafli menjamin bahwa pelibatan TNI dalam aksi penuntasan terorisme tidak akan tumpang tindih dengan lembaga lain. Menurut Boy, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur secara rinci jenis ancaman terorisme yang melibatkan peran TNI.

"Terutama dalam menghadapi situasi kejahatan terorisme berintensitas tinggi, yang memerlukan pelibatan TNI secara nyata," jelas Boy.

Selain itu, Boy mengamini perpres tersebut juga mengatur bahwa pelibatan TNI memerlukan persetujuan politik langsung dari DPR dan Presiden. Sementara dalam konteks pencegahan, TNI bisa bergerak langsung dengan sama-sama melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat.(OL-11)

Baca Juga

Mi/Adam Dwi

Wapres Minta Bangsa Kembali Tumbuhkan Kekuatan Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:43 WIB
Wapres mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti saat ini, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan kembali kekuatan nasional yang pernah...
Ilustrasi

Perubahan APBD Lambat, Serapan Anggaran Covid Daerah Rendah

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:06 WIB
Penyerapan belanja pandemi covid di daerah masih rendah karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat setelah...
Dok MI

Penyaluran Anggaran Korona Tersendat di Daerah karena Alasan Ini

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 19:15 WIB
Satu kesalahan fatal lainnya yang dilakukan pusat, lanjut dia, adalah tidak mengantisipasi adanya gelombang kedua covid-19 dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pemerintah Afghanistan Hadapi Krisis Eksistensial

 Laporan SIGAR menggarisbawahi kekhawatiran pasukan Afghanistan tidak siap untuk melakukan pertahanan yang berarti

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya